JurnalPatroliNews | Bandung – Penahanan PPK proyek pembangunan Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung membuka babak baru penyidikan dugaan korupsi proyek konstruksi yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan APBN Tahun Anggaran 2024.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi menahan tersangka berinisial B.K., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Jumat (13/11/2026). Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam sebagai tersangka.
B.K. ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan memperlancar proses penanganan perkara.
Kasus ini menjadi perhatian karena penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) UPI Bandung. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai Rp25.982.542.357,20.
Proyek Rp47,16 Miliar Berubah Menjadi Rp52,48 Miliar
Pembangunan CWP-03 merupakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan UPI pada 2024 dengan sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai awal kontrak proyek tersebut mencapai Rp47.165.742.000. Pekerjaan dipercayakan kepada PT Arkindo sebagai penyedia jasa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Kontrak bernomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 ditandatangani oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dalam dokumen kontrak awal, pekerjaan dijadwalkan berlangsung selama 210 hari kalender, dengan batas penyelesaian hingga 30 Desember 2024.
Namun, dalam perjalanannya terdapat perubahan pekerjaan melalui mekanisme addendum tambah kurang. Perubahan tersebut mengakibatkan nilai kontrak meningkat menjadi Rp52.484.000.000 dengan masa pelaksanaan diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.
Penyidik Soroti Dugaan Jaminan Bank Tidak Sah
Salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan penggunaan dokumen jaminan bank yang tidak sah oleh tersangka D.W.R. selaku pihak kontraktor.
Dokumen tersebut diduga diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Jenis jaminan yang dipersoalkan meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejati Jabar, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
Jika terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pengendalian risiko dalam pelaksanaan kontrak pemerintah.
Jaminan bank pada dasarnya menjadi instrumen perlindungan bagi pemberi kerja apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Karena itu, keabsahan dokumen jaminan merupakan bagian penting dari proses pengadaan dan pengawasan pekerjaan.
Progres Fisik 75,34 Persen, Pembayaran Diduga Sudah 100 Persen
Penyidik juga mengungkap persoalan lain dalam pelaksanaan proyek CWP-03, yakni ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran kepada kontraktor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan.
Meskipun progres fisik belum mencapai 100 persen, B.K. selaku PPK diduga tetap merealisasikan pembayaran penuh kepada D.W.R. sebagai penyedia jasa.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena pembayaran penuh dilakukan ketika hasil pekerjaan secara fisik belum mencapai keseluruhan target kontrak.
Perbedaan antara realisasi pekerjaan dan pembayaran tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang diperiksa penyidik untuk mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan terjadi serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
Audit Temukan Kerugian Negara Rp25,98 Miliar
Besarnya dampak keuangan negara dalam perkara ini tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Dalam laporan tersebut, kerugian keuangan negara pada proyek pembangunan CWP-03 UPI Bandung Tahun Anggaran 2024 dihitung sebesar Rp25.982.542.357,20.
Nilai tersebut setara dengan lebih dari separuh nilai kontrak awal proyek yang mencapai Rp47,16 miliar.
Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam mendalami dugaan tindak pidana korupsi, termasuk menelusuri hubungan antara penggunaan dokumen jaminan, pelaksanaan pekerjaan, dan realisasi pembayaran.
Kontraktor D.W.R. Diperiksa di Lapas Timika
Sebelum penahanan B.K., penyidik Kejati Jabar juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026.
Pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
D.W.R. sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Sementara itu, penyidikan terhadap B.K. didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 dan penetapan tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026.
Dijerat Pasal Korupsi, Penyidikan Berlanjut
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara sangkaan subsidiair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan B.K. menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Penyidik selanjutnya akan mendalami rangkaian pelaksanaan kontrak, keabsahan dokumen jaminan, proses pembayaran, serta peran masing-masing pihak dalam proyek tersebut.
Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN dan pinjaman luar negeri. Ketepatan administrasi, verifikasi jaminan, kesesuaian progres fisik, serta pengendalian pembayaran menjadi unsur penting agar anggaran publik benar-benar menghasilkan pekerjaan sesuai kontrak.
Kejati Jawa Barat masih memiliki tugas untuk membuktikan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka melalui proses hukum. Kedua tersangka tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Komentar