JurnalPatroliNews | Jakarta – Tata Kelola AI di lingkungan Kejaksaan menjadi perhatian serius Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dinilai dapat mempercepat pekerjaan intelijen dan mendukung penegakan hukum, tetapi penerapannya harus disertai pengawasan ketat, perlindungan data, serta pertanggungjawaban manusia.
Isu tersebut menjadi pokok pembahasan dalam focus group discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” yang digelar secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2026. Forum tersebut diprakarsai Direktur V pada Jamintel, Bima Suprayoga.
Dalam sambutan yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Jamintel Sarjono Turin, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan apresiasi terhadap gagasan pembangunan ekosistem intelijen berbasis kecerdasan artifisial.
Reda menilai pemanfaatan AI telah menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berbasis data.
“Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” demikian pesan Reda yang dibacakan dalam kegiatan tersebut.
AI diarahkan untuk memperkuat kerja intelijen
Pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dipandang sebagai kebutuhan strategis organisasi. Gagasan ini juga disebut sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden, khususnya agenda penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Dalam pelaksanaannya, AI diarahkan untuk mendukung otomatisasi administrasi, pengolahan dan analisis big data, serta sistem pendukung pengambilan keputusan.
Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyusunan dokumen penyidikan dan penuntutan, analisis hukum, hingga pelaporan intelijen. Dengan dukungan sistem digital, proses pengolahan informasi diharapkan menjadi lebih efisien dan terstruktur.
Namun, penggunaan AI dalam institusi penegak hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan dan efisiensi. Keakuratan informasi, keamanan data, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum harus menjadi bagian utama dari desain sistem.
Manipulasi informasi dan bias algoritma menjadi risiko
Reda mengingatkan bahwa penerapan AI di sektor penegakan hukum memiliki tingkat risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, dan supremasi hukum.
Sejumlah risiko yang perlu diantisipasi antara lain manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, serta kebocoran data rahasia. Apabila tidak dikendalikan, kesalahan teknologi berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan dan menimbulkan konsekuensi hukum.
Menurut Reda, hingga saat ini belum terdapat rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan. Kondisi tersebut dinilai sebagai kesempatan untuk membangun sistem pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi persoalan kelembagaan.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” demikian pesan Reda.
Penyusunan pedoman tersebut diharapkan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar kebijakan pemanfaatan AI memiliki landasan teknis dan pengamanan yang memadai, sekaligus selaras dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penegakan hukum.
Keputusan hukum tetap membutuhkan verifikasi manusia
Salah satu prinsip yang ditekankan dalam FGD adalah bahwa AI tidak boleh menggantikan tanggung jawab personel Kejaksaan. Teknologi hanya ditempatkan sebagai instrumen pendukung keputusan atau decision support system.
Dengan demikian, setiap hasil analisis yang dihasilkan sistem AI tetap harus diperiksa dan diverifikasi oleh manusia sebelum digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas.
Reda menegaskan, pemanfaatan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kelalaian ataupun pelanggaran hukum. Personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun tidak melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administratif, etik, perdata, dan/atau pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran serta ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip ini menjadi penting karena penggunaan AI dalam penegakan hukum menyangkut keputusan yang dapat berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Karena itu, keandalan teknologi harus berjalan beriringan dengan integritas aparat dan mekanisme pengawasan.
Menuju ekosistem intelijen yang akuntabel
Melalui FGD tersebut, Kejaksaan berharap memperoleh masukan strategis untuk menyusun pedoman tata kelola pemanfaatan AI sekaligus mengembangkan kurikulum literasi digital bagi personel.
Reda berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat mendorong penggunaan kecerdasan artifisial secara bijak, aman, dan akuntabel. Implementasinya diharapkan memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan penegakan hukum modern tanpa meninggalkan koridor hukum.
FGD tersebut menghadirkan Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Said Mirza Pahlevi, serta dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Lukas.
Turut hadir Direktur I hingga Direktur V pada Jamintel, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, serta jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel.
Dari daerah, kegiatan diikuti Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para kepala kejaksaan negeri se-Jabodetabek. Sementara itu, asisten intelijen lainnya, Kasi V, kepala kejaksaan negeri, kepala seksi intelijen, dan kepala cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Pembahasan ini menandai langkah awal Kejaksaan dalam merumuskan batas dan tanggung jawab penggunaan AI di lingkungan penegak hukum. Tantangan berikutnya adalah memastikan pedoman yang disusun benar-benar diterapkan melalui pengawasan, perlindungan data, peningkatan kompetensi personel, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Komentar