JurnalPatroliNews | Jakarta – Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) dan perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) diproyeksikan meningkat menjadi 173 juta metrik ton pada 2027. Kenaikan ini mencerminkan masih besarnya peran batu bara dalam menopang sistem kelistrikan nasional, seiring masuknya sejumlah unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke jaringan listrik.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, kebutuhan batu bara untuk PLN dan IPP pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 152 juta ton. Dengan demikian, kebutuhan tahun depan bertambah sekitar 21 juta ton atau 13,8 persen.
Peningkatan tersebut terutama dipicu penambahan beberapa unit PLTU yang akan masuk ke sistem kelistrikan, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa.
“Jadi kalau tahun 2026 ini kebutuhan batu bara untuk PLN dan IPP sekitar 152 juta ton, ini kita juga akan meningkatkan karena ada tambahan PLTU yang masuk ke dalam sistem,” ujar Yuliot, sebagaimana dikutip Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme penugasan pasokan agar kebutuhan energi primer pembangkit dapat terpenuhi. Penetapan penugasan kepada masing-masing produsen batu bara ditargetkan rampung sebelum akhir 2026.
“Jadi ini kita harapkan sebelum akhir tahun itu nanti sudah ada penetapan penugasan untuk masing-masing produsen batu bara, suplai kepada PLN,” jelasnya.
Pulau Jawa membutuhkan 122 juta ton
Dari total proyeksi kebutuhan 173 juta ton pada 2027, Pulau Jawa diperkirakan menyerap sekitar 122 juta metrik ton. Angka tersebut setara dengan sekitar 70,5 persen dari total kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN dan IPP secara nasional.
Besarnya kebutuhan di Jawa berkaitan dengan penambahan unit PLTU yang akan memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut.
Yuliot menjelaskan, tambahan pembangkit itu bukan berasal dari proyek baru dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Unit-unit tersebut telah tercantum dalam RUPTL sebelumnya dan kini tengah menyelesaikan tahapan uji coba sebelum terhubung ke jaringan listrik atau on grid.
Total kapasitas tambahan pembangkit tersebut diperkirakan mencapai 350 megawatt (MW).
“Tambahan PLTU itu ada beberapa tambahan unit di Jawa. Jadi, total kebutuhan batu bara untuk Jawa ini sekitar 122 juta metrik ton,” kata Yuliot.
Ia menambahkan, unit pembangkit yang dimaksud telah memasuki tahap uji coba dan bersiap beroperasi dalam sistem kelistrikan.
“Ini sudah masuk dalam RUPTL lama, ini kan sudah uji coba dan juga siap on grid. Jadi, ini tambahan sekitar 350 MW,” tandasnya.
Penugasan produsen menjadi kunci pasokan
Peningkatan kebutuhan batu bara tersebut membuat kepastian pasokan menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah menjelang pergantian tahun.
Penugasan kepada produsen diperlukan agar kebutuhan pembangkit PLN maupun IPP dapat dipenuhi sesuai volume, jadwal pengiriman, dan spesifikasi batu bara yang dibutuhkan masing-masing PLTU.
Pasalnya, setiap pembangkit memiliki karakteristik teknis dan kebutuhan kualitas batu bara yang berbeda, terutama berkaitan dengan nilai kalor. Ketidaksesuaian spesifikasi bahan bakar berpotensi memengaruhi kinerja dan keandalan operasional pembangkit.
Karena itu, koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN, dan perusahaan tambang menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan energi primer.
Proyeksi tersebut juga memperlihatkan bahwa batu bara masih menjadi komponen penting dalam penyediaan listrik nasional pada 2027. Di tengah agenda transisi energi, pemerintah tetap menghadapi kebutuhan untuk menjaga kecukupan pasokan listrik ketika kapasitas pembangkit berbahan bakar batu bara bertambah.
Kenaikan kebutuhan dari 152 juta ton menjadi 173 juta ton sekaligus menjadi tantangan dalam memastikan pasokan domestik, kesiapan infrastruktur logistik, serta kesesuaian kualitas batu bara dengan kebutuhan pembangkit.
Dengan penetapan penugasan yang ditargetkan selesai sebelum akhir 2026, pemerintah berharap kebutuhan batu bara PLN dan IPP pada tahun berikutnya dapat dipenuhi tanpa mengganggu keandalan sistem kelistrikan nasional.
Komentar