Foto Gibran Dicopot Serentak Pramono Anung Instruksikan Seluruh Kantor Pemprov DKI Turunkan Foto Wapres

JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di Ibu Kota. Langkah tersebut menyusul pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI yang telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kebijakan ini dilakukan secara serentak mulai Senin (16/11/2026), setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan langkah administratif tersebut tidak memunculkan polemik maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Keputusan penurunan foto tersebut menjadi perhatian karena menyangkut perubahan simbol representasi kepemimpinan nasional di lingkungan institusi pemerintahan daerah.

Pramono menegaskan, konsultasi dengan pemerintah pusat dilakukan sebelum Pemprov DKI mengambil langkah penurunan foto Wakil Presiden yang sebelumnya terpasang di berbagai kantor pemerintahan.

“Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden,” ujar Pramono seusai peletakan batu pertama pembangunan Pasar Senen Blok VI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Pramono, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan sehingga penurunan foto Gibran dapat dilaksanakan setelah surat pengunduran dirinya disampaikan dan diproses melalui MPR.

“Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” katanya.

Penurunan Dilakukan dari Kelurahan hingga Balai Kota

Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan kantor gubernur atau tingkat pemerintahan provinsi. Seluruh institusi yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta masuk dalam pelaksanaan penurunan foto tersebut.

Pencopotan dilakukan mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.

Pelaksanaan secara serentak dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan maupun penafsiran di antara instansi pemerintahan daerah.

Dengan demikian, seluruh jajaran Pemprov DKI mengikuti langkah administratif yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut atas perkembangan proses pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan secara resmi kepada lembaga negara.

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).

Dalam keterangan resmi MPR, Gibran menyampaikan pengunduran dirinya atas permintaan sendiri melalui surat yang diserahkan langsung kepada pimpinan MPR. Surat serupa, menurut keterangan yang disampaikan kepada MPR, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

MPR kemudian menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Salah satu agenda yang disiapkan adalah proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Ahmad Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut. Sementara Presiden Prabowo Subianto diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai bagian dari proses pengisian jabatan.

Perkembangan ini menjadi latar belakang langkah administratif yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam menurunkan foto Gibran dari kantor-kantor pemerintahan.

Prabowo dan MPR Proses Penentuan Pengganti Wapres

Pramono juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama Presiden Prabowo Subianto dan MPR tengah menjalankan proses penentuan pengganti Wakil Presiden.

Menurutnya, Pemprov DKI akan mengikuti perkembangan dan keputusan resmi yang nantinya ditetapkan melalui mekanisme kenegaraan.

Dengan demikian, penurunan foto Gibran di lingkungan Pemprov DKI merupakan langkah administratif yang dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat, sementara proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional.

Perkembangan tersebut menempatkan perhatian publik tidak hanya pada perubahan di lingkungan kantor pemerintahan, tetapi juga pada tahapan kelembagaan yang harus dilalui untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Komentar