Polisi Temukan Celana Mahasiswi di Rumah Dinas Bupati Kupang, Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Diselidiki

JurnalPatroliNews | Kupang – Penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun di rumah jabatan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki tahap pendalaman barang bukti. Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan satu potong celana yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan korban.

Temuan tersebut diungkapkan langsung Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

“Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami temukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggantikan celananya,” ujar Reza.

Olah TKP berlangsung di rumah jabatan Bupati Kupang, Yosep Lede, yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Proses pemeriksaan lokasi dilakukan personel Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT bersama tim Inafis Ditreskrimum Polda NTT.

Temuan barang tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik sebagai pihak terlapor.

Polda NTT Terapkan UU TPKS

Kapolda NTT menjelaskan, perkara tersebut ditangani sebagai dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam penjelasannya, Reza menyebut korban merupakan perempuan berinisial RWM (21), sedangkan pihak terlapor berinisial YL yang merupakan pejabat publik.

“Korban merupakan seorang perempuan berinisial RWM (21) dan pihak terlapor berinisial YL selaku pejabat publik,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika korban diajak dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan akan memperoleh pekerjaan.

Tawaran tersebut kemudian membawa korban ke rumah jabatan Bupati Kupang.

Namun, setibanya di lokasi, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.

Polda NTT kini mendalami rangkaian peristiwa tersebut, termasuk keterangan korban, pihak-pihak yang mengantarkan korban, serta temuan barang bukti di lokasi kejadian.

Kapolda menegaskan, institusinya memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut karena menyangkut perlindungan hak asasi dan martabat manusia.

“Kami memandang kasus ini sebagai atensi serius karena menyangkut harkat dan martabat manusia,” tegas Reza.

Penyidik Dalami Keterangan dan Barang Bukti

Temuan satu potong celana dalam olah TKP menjadi salah satu bagian penting yang perlu dikaitkan dengan rangkaian keterangan dan bukti lainnya.

Pemeriksaan forensik serta pendalaman terhadap barang bukti diperlukan untuk memastikan relevansinya dengan peristiwa yang dilaporkan.

Selain itu, penyidik perlu mengklarifikasi peran masing-masing pihak yang disebut dalam kronologi awal, termasuk dua perempuan yang diduga mengajak korban dengan tawaran pekerjaan.

Penanganan perkara berdasarkan UU TPKS juga menempatkan perlindungan korban sebagai aspek penting dalam proses penyidikan.

Identitas korban, kondisi pribadi, serta informasi yang berpotensi membuka jati dirinya perlu dijaga agar tidak menimbulkan tekanan maupun dampak lanjutan terhadap korban.

Polda NTT Pastikan Penanganan Menjadi Perhatian Serius

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan bahwa korban merupakan anak dari seorang anggota Polri aktif yang bertugas di wilayah Polres Rote Ndao.

Keterangan tersebut disampaikan Henry ketika mengonfirmasi latar belakang korban kepada wartawan.

“Iya benar, ayah korban itu anggota polisi, tugas di Rote Ndao,” ungkap Henry.

Korban diketahui merupakan seorang mahasiswi semester empat di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang.

Meski demikian, latar belakang keluarga korban tidak mengubah prinsip penanganan perkara. Proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena lokasi dugaan peristiwa berada di rumah jabatan kepala daerah dan pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik.

Penyidik Polda NTT diharapkan dapat mengungkap secara terang kronologi kejadian, menguji seluruh barang bukti yang ditemukan, serta memastikan setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dimintai keterangan sesuai prosedur hukum.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan selama proses penyidikan berlangsung. Pada saat yang sama, hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan keadilan harus menjadi prioritas dalam penanganan perkara ini.

Komentar