Menaker Yassierli Tegaskan Kesempatan Kerja Layak Hak Seluruh Warga Negara

JurnalPatroliNews | Surabaya – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang pendidikan, kondisi fisik, maupun karakteristik sosial.

Prinsip kesetaraan tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia atau People-Centered Policy.

Penegasan itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy. Kegiatan berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Dalam pemaparannya, Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada manusia harus dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menyusun program berdasarkan asumsi, tetapi perlu menjadikan realitas yang dihadapi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Menurutnya, pendekatan People-Centered Policy membawa perubahan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Masyarakat tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai penerima manfaat, melainkan menjadi bagian dari proses perumusan keputusan dan pelaksanaan perubahan.

Kebijakan Ketenagakerjaan Harus Menjangkau Semua Kelompok

Yassierli menilai pendekatan yang berpusat pada manusia semakin relevan dengan kondisi angkatan kerja Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang pendidikan, kondisi geografis, kemampuan, dan karakteristik demografis.

Keberagaman tersebut menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kesempatan memperoleh pekerjaan tidak boleh hanya terbuka bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau kondisi fisik tertentu.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa akses terhadap pekerjaan layak dibangun melalui kebijakan yang inklusif. Setiap kelompok masyarakat harus memperoleh ruang untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, serta berpartisipasi dalam dunia kerja.

Menaker menegaskan, hak atas pekerjaan layak berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, dan penyandang disabilitas.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Teknologi dan Inovasi Harus Berpihak pada Manusia

Dalam kerangka kebijakan tersebut, Yassierli juga menekankan pentingnya menempatkan teknologi dan inovasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan serta kesejahteraan pekerja.

Pemanfaatan teknologi dalam dunia kerja perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inovasi tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan manusia, perlindungan pekerja, dan pemerataan kesempatan.

Dialog sosial menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan kebijakan yang dirancang pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat memahami hambatan yang dihadapi pencari kerja maupun pekerja dalam memperoleh kesempatan kerja yang setara.

Pesan yang disampaikan dalam seminar tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari pertumbuhan kesempatan kerja semata. Kualitas pekerjaan, akses yang adil, perlindungan, serta kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia.

Dengan pendekatan People-Centered Policy, pemerintah didorong untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui pekerjaan yang layak, inklusif, dan bermartabat.

Komentar