Kemendagri Minta Pemda Aktif Publikasikan Capaian Dua Tahun Pemerintahan, Transparansi Jadi Sorotan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat penyebarluasan informasi mengenai capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk memastikan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat dapat diketahui publik hingga ke tingkat daerah.

Dorongan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan nasional dengan mengaitkannya pada kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, mengatakan pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dinilai dapat membantu menjelaskan bagaimana program pemerintah pusat diterapkan dan memberikan manfaat di masing-masing wilayah.

Hal itu disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Forum tersebut turut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Puji Hartoyo, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Ardhyta Agus Setiawan, serta Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto.

OPD Diminta Pastikan Akurasi Informasi

Rany menjelaskan, publikasi capaian pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas pengelola kehumasan. Diperlukan koordinasi antara perangkat daerah yang menguasai data teknis dengan jajaran komunikasi publik agar informasi yang disampaikan memiliki dasar yang akurat dan mudah dipahami.

Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan menyediakan data sektoral sekaligus memberikan konfirmasi teknis terhadap program yang dijalankan. Selanjutnya, pengelola kehumasan bertugas mengolah informasi tersebut menjadi materi komunikasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.

Menurutnya, penyampaian capaian pemerintah juga berkaitan dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik. Karena itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari situs resmi pemerintah, media sosial, videotron, hingga media informasi lainnya.

Namun, informasi yang dipublikasikan harus terlebih dahulu diverifikasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai hasil pembangunan, termasuk manfaat dan perkembangan program di lapangan.

Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah aktif menyebarluaskan informasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, misalnya, telah memanfaatkan berbagai kanal komunikasi daerah untuk mempublikasikan capaian pembangunan di sektor pendidikan.

Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan strategi komunikasi publik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat masing-masing.

Komunikasi Pemerintah Harus Dua Arah

Dalam forum yang sama, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian keberhasilan program. Pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, dan masukan.

Menurut Puji, komunikasi publik yang efektif harus memungkinkan pemerintah mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah. Informasi pembangunan perlu disertai bukti pelaksanaan dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, sementara aspirasi publik harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Jembatan Garuda hingga Produksi Beras Dipaparkan

Forum tersebut juga menjadi ruang bagi sejumlah kementerian dan lembaga untuk memaparkan capaian program di sektor masing-masing.

Kolonel Infanteri Andrian Siregar menyampaikan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit. Sementara itu, 1.898 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Program tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga serta menghubungkan 13.732 desa dan kelurahan.

Andrian juga menyebut pembangunan jembatan tersebut berkaitan dengan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Ardhyta Agus Setiawan memaparkan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari sektor pertanian, Kementerian Pertanian menyampaikan capaian produksi beras nasional pada 2025 sebesar 34,69 juta ton. Adapun cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 4,61 juta ton per September 2026.

Berbagai data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun materi komunikasi publik yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Publikasi Harus Disertai Bukti dan Evaluasi

Dorongan Kemendagri agar pemerintah daerah memperluas publikasi capaian pembangunan menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mampu menjelaskan bukan hanya apa yang telah dikerjakan, tetapi juga hasil, manfaat, dan tantangan pelaksanaannya.

Ketersediaan data yang akurat, keterbukaan terhadap masukan masyarakat, serta evaluasi atas dampak program menjadi unsur penting agar komunikasi pemerintah tidak berhenti sebagai penyampaian informasi satu arah.

Dengan demikian, publikasi capaian dua tahun pemerintahan diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

Komentar