Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS! Sumpah Jabatan Bukan Formalitas, Integritas Jadi Taruhan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Integritas aparatur sipil negara kembali menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan sebatas kewajiban administratif, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek pengabdian kepada negara.

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Kemendagri Tahun 2026. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan para peserta, Tomsi menekankan bahwa sumpah jabatan mengandung tanggung jawab yang tidak berhenti setelah prosesi pengucapan selesai. Sebaliknya, janji tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan, mengambil keputusan, hingga membangun hubungan dengan masyarakat.

Menurutnya, setiap aparatur negara harus menyadari bahwa amanah sebagai PNS menuntut konsistensi antara ucapan, sikap, dan tindakan. Komitmen itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab pribadi yang kelak dipertanggungjawabkan sesuai keyakinan masing-masing.

Loyalitas kepada Negara Harus Berlandaskan Aturan

Tomsi secara khusus mengingatkan pentingnya kesetiaan kepada Pancasila, negara, pemerintah, serta peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa loyalitas seorang PNS tidak boleh dilepaskan dari koridor hukum. Apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap kebijakan atau persoalan kedinasan, aparatur diminta menyampaikan pendapat melalui mekanisme yang benar, bukan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku.

“Kalau kalian memang setia, tentunya apabila ada hal-hal yang berbeda pandangan, kalian salurkan sesuai dengan jalan yang semestinya, sesuai dengan aturan yang ada,” kata Tomsi.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalisme birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga dari kedisiplinan dalam menghormati sistem dan aturan pemerintahan.

PNS Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan

Selain persoalan loyalitas, Sekjen Kemendagri juga menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah.

Tomsi mengingatkan agar aparatur tidak terburu-buru memberikan respons atau penilaian sebelum memahami latar belakang, tujuan, serta substansi kebijakan yang sedang dijalankan.

Menurutnya, pemahaman yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap PNS dituntut memiliki kemampuan membaca kebijakan secara komprehensif agar keputusan dan tindakan yang diambil tetap sejalan dengan tujuan pemerintahan.

“Kadang-kadang kita segera merespons daripada suatu kebijakan, tetapi kita tidak memahami secara utuh kebijakan itu apa maksudnya. Ya, ini harus dipahami dengan baik,” terangnya.

Nama Baik Institusi Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Dalam arahannya, Tomsi turut mengingatkan bahwa perilaku individu aparatur dapat berdampak terhadap reputasi seluruh institusi.

Ia menilai, tindakan yang dilakukan oleh segelintir pegawai sekalipun dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap Kemendagri. Oleh sebab itu, setiap PNS memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan organisasi, baik ketika menjalankan tugas kedinasan maupun saat berada di luar lingkungan kantor.

“Hanya beberapa orang, tapi menjadi ribuan orang bertanggung jawab dan nama institusi ini juga bertanggung jawab,” tambahnya.

Pesan tersebut menempatkan integritas sebagai tanggung jawab kolektif. Menjaga nama baik kementerian bukan hanya tugas pimpinan atau pejabat struktural, tetapi juga kewajiban seluruh pegawai tanpa terkecuali.

Regulasi Harus Menjadi Pedoman, Inovasi Tetap Didorong

Tomsi selanjutnya mendorong para PNS untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pekerjaan dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis sebagai acuan utama.

Penguasaan terhadap regulasi dinilai penting agar aparatur mampu menyelesaikan berbagai persoalan pekerjaan secara tepat, efektif, dan efisien.

Di sisi lain, pemahaman aturan tidak boleh menjadi penghambat kreativitas. Aparatur tetap didorong menghadirkan inovasi, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sepanjang langkah tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

Dengan demikian, profesionalisme birokrasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

Menutup arahannya, Tomsi kembali mengingatkan agar seluruh peserta tidak melupakan sumpah yang telah diucapkan. Komitmen tersebut harus terus melekat dalam setiap tindakan, di mana pun seorang PNS menjalankan aktivitasnya.

“Apa yang saya sampaikan adalah satu bentuk garis-garis yang umum harus kalian laksanakan. Kemudian ketika kalian mengingat sumpah tadi, ya tentunya itu melekat terus pada kalian di mana pun berada,” tandasnya.

320 PNS Ikuti Pengambilan Sumpah

Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Kemendagri Tahun 2026 diikuti sebanyak 320 peserta. Prosesi dilaksanakan secara langsung di Gedung Sasana Bhakti Praja dan melalui sambungan daring dari berbagai wilayah.

Berdasarkan data penyelenggara, peserta terdiri atas 263 PNS beragama Islam, 43 PNS beragama Kristen, enam PNS beragama Katolik, dan delapan PNS beragama Hindu.

Pengambilan sumpah tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui pesan yang disampaikan Sekjen Kemendagri, para PNS diharapkan tidak hanya memahami kewajiban formal sebagai aparatur negara, tetapi juga mampu menerjemahkan integritas, loyalitas, disiplin, dan profesionalisme ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pada akhirnya, kualitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi maupun regulasi yang dimiliki, tetapi juga oleh karakter dan tanggung jawab setiap aparatur yang menjalankannya.

Komentar