Menaker Terbitkan Pedoman Upah Minimum 2027, Gubernur Diminta Perhatikan KHL dan Nilai Alfa

JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan pedoman penghitungan kepada seluruh gubernur di Indonesia, dengan menempatkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan sebagai pertimbangan utama.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.

Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tidak dapat hanya bertumpu pada satu indikator. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi riil pekerja sekaligus kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Formula penghitungan dan peran nilai alfa

Untuk daerah yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, penyesuaian upah minimum 2027 menggunakan formula sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan kemudian menjadi dasar penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.

Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1. Variabel ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Menurut Yassierli, pertimbangan dalam menentukan nilai alfa mencakup perbandingan upah minimum dengan KHL, kondisi hubungan industrial, serta faktor lain yang relevan dengan situasi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Penentuan nilai alfa bukan dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah. Dewan Pengupahan Provinsi memiliki kewenangan memberikan pertimbangan untuk penghitungan UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berperan dalam proses penghitungan UMK.

Dengan mekanisme tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah diharapkan menjadi bagian dari dasar pertimbangan sebelum gubernur menetapkan besaran upah minimum.

Data KHL 2026 menjadi salah satu acuan

Selain indikator ekonomi, pemerintah menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027.

Data KHL provinsi digunakan untuk penghitungan UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota menjadi acuan dalam penghitungan UMK. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Yassierli menyebut penggunaan data KHL diperlukan agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi standar kehidupan yang layak.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Gubernur wajib tetapkan UMP dan UMSP

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Penetapan upah minimum sektoral harus didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan perlu memiliki karakteristik, keahlian, atau risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Kategori tersebut juga dapat mencakup pekerjaan dengan tuntutan lebih berat atau kebutuhan spesialisasi tertentu.

Ketentuan besaran juga membedakan upah minimum sektoral dari upah minimum umum. UMSP harus lebih tinggi daripada UMP, sedangkan UMSK harus berada di atas UMK.

Tenggat penetapan mulai 21 November 2026

Kemnaker turut mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak melewati jadwal penetapan upah minimum 2027.

UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Adapun UMK harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026.

Untuk upah minimum sektoral, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Sementara UMSK harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Yassierli meminta seluruh gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing agar tahapan penghitungan dan penetapan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan oleh gubernur.

Sementara itu, pengupahan pada usaha mikro dan kecil didasarkan pada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan tersebut tetap dibatasi ketentuan bahwa upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Komentar