JurnalPatroliNews | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Persetujuan ini menjadi perkembangan penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum untuk menelusuri dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperluas pemulihan kerugian negara maupun hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan beserta sejumlah substansi yang telah disepakati.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan regulasi tersebut.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Puan kemudian mengetukkan palu sebagai tanda pengambilan keputusan.
Sepuluh pokok pengaturan perampasan aset
Dalam laporan Panja, Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pembahasan yang menjadi landasan pengaturan perampasan aset. Salah satu perhatian utama adalah memastikan proses perampasan berjalan efektif, proporsional, akuntabel, dan tetap menghormati hak asasi manusia.
Pertama, pengaturan mengenai judul, prinsip, dan asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset. Prinsip tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat menjadi objek perampasan. Cakupannya termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. Pengaturan ini diharapkan membuka ruang pemulihan aset bagi masyarakat yang dirugikan oleh praktik kejahatan tersebut.
Ketiga, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati untuk tindak pidana yang memenuhi ketentuan hukumnya.
Keempat, pembagian kewenangan dan tahapan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, regulasi memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Mereka tetap memperoleh kesempatan dan ruang pembuktian yang memadai agar hak atas aset yang sah tidak dirampas secara sewenang-wenang.
Pengembalian aset dan pengawasan kewenangan
Pokok keenam mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung maupun memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan disertai pengawasan oleh badan independen. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesembilan, regulasi menekankan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen bagi aparat untuk bertindak di luar batas hukum atau merugikan pihak yang tidak bersalah.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi didorong untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset terkait tindak pidana.
Tantangan implementasi setelah persetujuan DPR
Persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset menandai tahap penting dalam perjalanan pembentukan regulasi yang telah lama dibahas. Namun, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan juga kualitas pelaksanaannya.
Di satu sisi, instrumen perampasan aset diharapkan memperkuat kemampuan negara memulihkan hasil kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Di sisi lain, kewenangan yang berkaitan dengan pemblokiran, penyitaan, dan pengambilalihan aset membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat.
Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, proses pemeriksaan pengadilan, transparansi pengelolaan barang rampasan, serta pengawasan terhadap aparat menjadi aspek yang menentukan kepercayaan publik terhadap penerapan regulasi tersebut.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, perhatian berikutnya tertuju pada proses penyelesaian formal pembentukan undang-undang dan kesiapan aturan pelaksanaannya. Publik juga akan menunggu bagaimana instrumen hukum tersebut diterapkan untuk memulihkan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya bukan hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mengembalikan aset yang dirugikan serta memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan akuntabel.















Komentar