Blue Policing, Polri Perkuat Keamanan Laut dan Dorong Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

JurnalPatroliNews | Jakarta – Polri memperkuat pendekatan pengamanan wilayah perairan Indonesia melalui program Blue Policing. Program ini tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga diarahkan untuk melindungi ekosistem laut, mencegah kerusakan lingkungan, serta mendorong keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga sumber daya kelautan.

Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian lingkungan laut.

“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Pitoyo, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Melalui konsep Blue Community, nelayan dan masyarakat pesisir ditempatkan sebagai mitra strategis kepolisian dalam mengenali potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Nelayan menjadi mitra menjaga keamanan laut

Pitoyo menegaskan, perlindungan wilayah perairan tidak dapat hanya mengandalkan kehadiran aparat keamanan. Keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan, diperlukan karena mereka beraktivitas langsung di kawasan pesisir dan memiliki kedekatan dengan kondisi lingkungan laut.

“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Polri berharap masyarakat dapat berperan aktif menyampaikan informasi mengenai potensi gangguan keamanan, aktivitas ilegal, maupun kerusakan ekosistem laut di wilayah masing-masing.

Pendekatan ini sekaligus mendorong pola pengamanan maritim yang lebih partisipatif, dengan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan kepolisian, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga lingkungan dan keamanan perairan.

Perlindungan laut berkaitan dengan kesejahteraan nelayan

Pitoyo menambahkan, keberlanjutan ekosistem laut memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Laut yang terjaga akan mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.

Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan dan kelestarian wilayah perairan Indonesia.

Program tersebut membawa pesan bahwa keamanan maritim dan perlindungan lingkungan merupakan dua agenda yang saling berkaitan. Keduanya membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara aparat, nelayan, komunitas pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga laut Nusantara.

Komentar