JurnalPatroliNews | Jakarta – Serangan terhadap keluarga dalam persaingan politik dinilai dapat merusak kualitas demokrasi sekaligus mencederai hak dan martabat manusia. Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati, mengingatkan agar kontestasi politik tidak menjadikan anggota keluarga sebagai sasaran tekanan maupun serangan pribadi.
Sri menegaskan, persaingan politik dan kampanye seharusnya berlangsung melalui adu gagasan, program, serta rekam jejak. Menyeret keluarga pihak yang berseberangan ke dalam konflik politik justru berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi.
“Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia,” kata Sri, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, informasi yang dimanipulasi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membentuk opini publik, menggerakkan pendukung, hingga menekan pihak yang menjadi lawan politik.
“Hal tersebut kerap digunakan sebagai strategi politik untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan lawan politik,” kata Sri.
Media sosial rawan menjadi alat serangan politik
Sri turut menyoroti perkembangan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi palsu dan konten sensasional secara cepat. Akun-akun tertentu dapat memanfaatkan informasi yang tidak terverifikasi untuk membangun persepsi negatif, memancing emosi masyarakat, serta menjatuhkan pihak yang menjadi sasaran.
Ia mengingatkan, penyebaran konten manipulatif tidak hanya berdampak pada individu yang diserang, tetapi juga dapat memperkeruh ruang publik dan memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.
“Saat ini memang berkembang akun-akun yang diisi dengan konten palsu yang penuh sensasi dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin atau untuk digunakan untuk memobilisasi pendukung dan menjatuhkan lawan politik. Hal tersebut juga berdampak yang terjadi antara lain menimbulkan respons emosional dan memengaruhi sikap masyarakat dengan menyebarkan kebencian atau memelintir kenyataan,” ujarnya.
Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, terutama ketika ruang digital digunakan untuk kepentingan persaingan politik.
Kampanye sehat harus menghormati hak pribadi
Sri mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas politik agar tetap menghormati hak-hak pribadi dan tidak menjadikan keluarga sebagai sasaran serangan.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar, terutama konten dengan judul provokatif, tuduhan tanpa bukti, serta berita yang tidak memiliki sumber jelas.
“Untuk itu, dalam hal ini penting untuk tetap menciptakan kampanye sehat dengan menghormati hak-hak pribadi serta mencegah berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah,” imbuhnya.
Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menyampaikan pendapat dan kompetisi politik, tetapi juga oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia, privasi, serta martabat setiap individu.
Persaingan politik yang sehat semestinya mengedepankan kritik terhadap kebijakan dan kinerja, bukan serangan personal terhadap keluarga. Dengan demikian, perbedaan pilihan politik tidak berubah menjadi ruang intimidasi, perundungan, maupun penyebaran kebencian.















Komentar