JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut meningkat 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Penetapan tersebut diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027, Jumat (20/11/2026).
Pramono mengatakan, besaran upah minimum tahun depan merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta asosiasi pengusaha.
“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta,” ujar Pramono di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat.
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,1 persen.
Pembahasan berlangsung tiga hari
Pramono menjelaskan, proses pembahasan penetapan UMP 2027 berlangsung selama tiga hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha agar besaran kenaikan dapat dirumuskan melalui kesepakatan bersama.
Ia menyebut penetapan tersebut bahkan dapat diselesaikan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan, yakni Sabtu, 21 November 2026.
“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.
Menurut Pramono, pemerintah daerah berperan sebagai penengah dalam proses perundingan dengan mempertimbangkan aspirasi kedua belah pihak.
Pemerintah cari titik temu kepentingan buruh dan pengusaha
Pramono menegaskan, penetapan UMP 2027 mengacu pada regulasi pengupahan yang berlaku. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha untuk tetap menjalankan kegiatan ekonominya.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju,” tandasnya.
Pemprov DKI menyatakan kebijakan pengupahan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di Jakarta.
Dengan kenaikan tersebut, pekerja yang menerima upah sesuai UMP Jakarta akan memperoleh tambahan nominal Rp407.065 per bulan dibandingkan tahun 2026.
Meski demikian, besaran kenaikan upah minimum tetap menjadi bagian dari perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Implementasi kebijakan ini diharapkan berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan hak-hak pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.















Komentar