JurnalPatroliNews | Bandung – Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap 22 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dugaan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi mencatat 46 orang menjadi korban, termasuk enam anak perempuan.
Pengungkapan dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA PPO) Polda Jawa Barat melalui kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) selama enam hari, terhitung sejak 13 hingga 19 November 2026.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan, dari 46 korban tersebut, sebanyak 17 orang merupakan perempuan dewasa, 23 laki-laki dewasa, dan enam lainnya perempuan berusia anak.
“Dari 22 LP ini ada 46 orang korban, dengan rincian 17 orang perempuan, 23 orang laki-laki dewasa, dan mirisnya di sini ada enam orang perempuan anak,” kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jumat (20/11/2026).
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengamankan dua tersangka. Sementara itu, 26 orang lainnya masih dalam proses penanganan kepolisian.
Dari 22 laporan polisi yang ditangani, dua perkara masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 20 perkara lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
Dijanjikan Gaji Besar, Korban Direkrut untuk Bekerja di Luar Negeri
Salah satu perkara yang diungkap melibatkan tersangka berinisial NS. Ia diduga merekrut seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Bandung untuk diberangkatkan sebagai asisten rumah tangga (ART) ke Irak.
Dalam proses perekrutan, korban dijanjikan memperoleh gaji besar. NS diduga mengawal sejumlah tahapan keberangkatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, pengurusan visa, hingga pembuatan paspor.
Atas perekrutan tersebut, NS diduga menerima imbalan sebesar Rp8,5 juta untuk setiap orang yang berhasil direkrut.
Hendra menjelaskan, rencana pemberangkatan korban ke Irak memiliki risiko karena negara tersebut berada dalam situasi konflik dan termasuk negara yang menerapkan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia.
Menurutnya, keberangkatan secara tidak prosedural dapat menyebabkan pekerja dialihkan ke negara lain tanpa kepastian legalitas maupun perlindungan hukum.
“Memang perjanjiannya di Irak, tapi kadang di sana tidak menerima. Akhirnya yang bersangkutan diarahkan kepada negara-negara lain. Ketika itu terjadi, maka yang bersangkutan tidak punya hak yang legal lagi, dan itu akhirnya human trafficking terjadi,” ujarnya.
Kasus lainnya melibatkan tersangka berinisial SL yang diduga memproses keberangkatan tiga orang korban, yakni Y asal Indramayu serta T dan SN asal Kabupaten Bandung Barat.
Ketiganya direncanakan bekerja sebagai ART di Dubai dan Oman. Dari perekrutan tersebut, SL diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp4 juta untuk setiap orang.
Para korban telah menjalani sejumlah tahapan persiapan keberangkatan, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengurusan visa, hingga pembelian tiket pesawat. Namun, rencana keberangkatan akhirnya batal setelah salah satu korban kehilangan tiket pesawat dan memutuskan membatalkan penerbangannya.
Hendra menyebut para korban berhasil diselamatkan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara itu, SL telah ditahan di Rumah Tahanan Tahti Polda Jabar sejak 13 Oktober 2026.
Dalam kedua perkara tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain paspor, kartu tanda penduduk, telepon genggam, buku catatan, tiket pesawat, dan dokumen visa.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancaman hukuman yang disampaikan kepolisian berkisar tiga hingga 15 tahun penjara serta pidana denda.
Korban Diselamatkan hingga dari Luar Negeri
Direktur Ditres PPA PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan, korban dalam perkara yang ditangani langsung oleh Polda Jabar berhasil diselamatkan sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Sebagian korban bahkan telah memiliki dokumen perjalanan dan bersiap menuju bandara ketika aparat melakukan pencegahan.
“Untuk yang ditangani oleh Polda Jabar sendiri, kebetulan korbannya masih ada di Indonesia. Jadi korbannya memang sudah siap berangkat, namun alhamdulillah oleh petugas penyidik kami berhasil digagalkan,” ujar Rumi.
Selain penanganan di tingkat Polda, jajaran kepolisian di wilayah juga melakukan upaya penyelamatan terhadap korban yang telah berada di luar negeri.
Menurut Rumi, sejumlah korban berhasil ditangani di beberapa negara, termasuk China, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah. Ia mencontohkan, Polres Bandung berhasil mengamankan dan menjemput korban yang berada di Malaysia untuk dipulangkan ke Indonesia.
Rumi menjelaskan, tawaran pekerjaan sebagai ART menjadi salah satu modus yang banyak ditemukan dalam perkara TPPO. Namun, pekerjaan yang dijanjikan kepada calon pekerja tidak selalu sesuai dengan kenyataan.
Pelaku diduga memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menawarkan gaji besar dan pekerjaan yang diklaim mudah. Dalam beberapa kasus, calon pekerja dijanjikan pekerjaan formal, tetapi kemudian diarahkan pada jenis pekerjaan berbeda.
“Iming-imingnya adalah gaji besar. Terus juga kadang korban ini tertipu oleh sponsor yang dikatakan, ‘Oh, di sana mungkin hanya bekerja menemani tamu saja,’ tapi faktanya tidak. Atau dikatakan pekerja formal, ternyata tidak,” ungkapnya.
Menurut Rumi, kerentanan ekonomi dapat membuat masyarakat lebih mudah menerima tawaran pekerjaan tanpa memeriksa legalitas perekrut, dokumen perjalanan, maupun isi perjanjian kerja.
“Begitu ada yang menawarkan pekerjaan mudah, tidak mengecek dokumen, perjanjian kerja juga enggak dicek, tentu langsung hayuk saja. Sehingga kerentanan ekonomi dan wanita-wanita ini akan mudah masuk iming-iming gaji besar sehingga tanpa cek itu mudah menjadi korban,” tuturnya.
Polda Jabar Dalami Dugaan Warga Cimahi Bergabung dengan Militer Rusia
Di luar pengungkapan 22 laporan TPPO tersebut, Polda Jabar juga mendalami informasi mengenai seorang warga asal Cimahi berinisial FS (29) yang diduga bergabung dengan militer Rusia.
Hendra Rochmawan mengatakan, penyidik masih mengumpulkan informasi terkait keberangkatan FS, termasuk dugaan keterlibatan perantara atau agen yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar.
Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, FS diduga berangkat melalui perantara agen. Namun, mekanisme perekrutan dan pihak-pihak yang terlibat masih memerlukan pendalaman.
Hendra juga menyampaikan bahwa penyidik memperoleh informasi awal mengenai dugaan bahwa calon pekerja tersebut telah mengetahui risiko yang mungkin dihadapi apabila bergabung dengan militer Rusia.
“Khusus yang ini, kami sampaikan mereka tahu risiko yang akan terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, kepolisian belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai perkara tersebut. Penyelidikan masih diarahkan untuk mengungkap proses perekrutan, peran perantara, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
“Selanjutnya akan kita dalami dan insyaallah dalam waktu dekat kita akan sampaikan,” tutur Hendra.
Polda Jabar berharap perkembangan penanganan kasus tersebut dapat disampaikan kepada publik setelah proses pendalaman memperoleh hasil yang lebih jelas.
Rangkaian pengungkapan ini kembali menyoroti kerentanan calon pekerja migran terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai kepastian legalitas dan perlindungan. Pemeriksaan terhadap perusahaan penempatan, agen perekrut, dokumen keberangkatan, serta perjanjian kerja menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perdagangan orang.















Komentar