JurnalPatroliNews | Pontianak – Kabar yang menyebut Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak benar. Informasi yang sempat menyebar melalui media sosial dan sejumlah pemberitaan lokal tersebut telah dibantah langsung oleh KPK maupun Ria Norsan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan tidak ada penangkapan terhadap Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana informasi yang beredar.
“Tidak benar, Mas,” kata Budi saat dikonfirmasi media, Minggu (22/11/2026).
Bantahan juga disampaikan Ria Norsan setelah kabar tersebut ramai diperbincangkan. Ia memastikan dirinya tidak diamankan penyidik KPK dan tetap berada di Kota Pontianak.
Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kalimantan Barat, Novi, turut menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan tersebut tidak benar.
Dalam keterangannya kepada media, Minggu (22/11/2026), Novi menyampaikan bahwa Gubernur Ria Norsan merasa kecewa terhadap penyebaran informasi yang dinilai dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
Kabar Penangkapan Dikaitkan dengan Kasus Jalan Mempawah
Informasi yang beredar sebelumnya menyebut Ria Norsan diamankan penyidik KPK dari kediaman pribadinya di Gang Airlangga, Jalan Pangeran Natakusuma, Pontianak, pada Sabtu (21/11/2026).
Kabar tersebut bahkan mengaitkan dugaan penangkapan dengan perkara korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah senilai sekitar Rp54 miliar. Narasi yang beredar juga memuat klaim adanya keributan di Bandara Internasional Supadio ketika gubernur disebut hendak dibawa ke Jakarta.
Namun, klaim mengenai penjemputan, penangkapan, maupun keributan di bandara tersebut tidak didukung konfirmasi resmi KPK. Juru Bicara KPK justru secara tegas membantah adanya penangkapan terhadap Ria Norsan.
Ria Norsan juga meminta pihak yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut bertanggung jawab atas pemberitaan yang dinilainya merugikan reputasi.
Perkara Jalan Mempawah Tetap Perlu Dibedakan
Di tengah bantahan kabar penangkapan, perhatian publik juga tertuju pada perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah yang pernah ditangani KPK.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Ria Norsan pernah dimintai keterangan oleh penyidik ketika masih menjabat Bupati Mempawah. Penyidik KPK juga pernah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan, termasuk kediaman pribadinya pada 2025.
Namun, pemeriksaan sebagai saksi maupun penggeledahan tidak dapat disamakan dengan penetapan tersangka atau penangkapan. Status hukum setiap orang harus merujuk pada keterangan resmi penyidik dan perkembangan perkara yang dapat diverifikasi.
Karena itu, keberadaan perkara dugaan korupsi proyek jalan Mempawah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyebarkan kabar bahwa Ria Norsan telah ditangkap KPK.
Masyarakat Diminta Periksa Kebenaran Informasi
Pemprov Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, terlebih jika menyangkut pejabat publik dan persoalan hukum.
Novi juga mengimbau insan pers agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang. Setiap informasi harus melalui proses verifikasi serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum dipublikasikan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kecepatan penyebaran informasi di media sosial tidak boleh mengalahkan kewajiban verifikasi. Dalam pemberitaan perkara hukum, ketepatan status seseorang merupakan bagian penting dari akurasi dan tanggung jawab jurnalistik.
Hingga Minggu (22/11/2026), KPK telah membantah kabar penangkapan tersebut. Dengan demikian, informasi yang menyebut Ria Norsan ditangkap atau diamankan KPK tidak memiliki dasar konfirmasi resmi dan tidak layak disebarluaskan sebagai fakta.















Komentar