JurnalPatroliNews – Bali – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Jumat, 1 Agustus 2025. Agenda utama kongres kali ini adalah penetapan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030.
Kader-kader PDIP dari berbagai wilayah, mulai dari struktur DPD hingga DPC, sudah mulai berdatangan sejak Kamis (31/7). Pantauan dari lokasi, terlihat para peserta kongres bersiap di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua sebelum menuju BNDCC.
Para peserta mengenakan pakaian partai yang lengkap, termasuk peci yang dihiasi pin bergambar wajah Presiden pertama RI, Sukarno. Mereka tampak memasuki bus-bus yang akan membawa mereka ke lokasi kongres dengan penuh semangat.
ID peserta kongres tampak ditandatangani langsung oleh Megawati, dengan tema besar acara yaitu “Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”. Di area hotel juga terpasang pengumuman internal agar para kader membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan ID resmi. Keberangkatan peserta dimulai sekitar pukul 09.00 WITA.
Menariknya, panitia menetapkan peraturan khusus selama pelaksanaan kongres: seluruh peserta dilarang membawa telepon genggam ke dalam arena acara. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan konsentrasi selama kegiatan berlangsung.
Kongres digelar berselang tidak lama setelah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus suap yang menyeret Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto divonis 3,5 tahun penjara sebelum mendapat pengampunan negara.
Sinyal pelaksanaan kongres telah disampaikan lebih awal oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ia menyebut bahwa kongres akan segera digelar usai seluruh rangkaian bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota Fraksi PDIP rampung.
“Insya Allah, setelah bimtek, akan ada kabarnya soal jadwal kongres,” kata Puan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai memberi pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, pada Rabu (30/7/2025).
Kegiatan bimtek tersebut diikuti oleh lebih dari 3.000 kader legislatif PDIP, dari DPR pusat hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agenda itu merupakan bagian dari upaya penguatan struktur dan konsolidasi internal partai menjelang periode baru.
