JurnalPatroliNews – Tangerang Selatan – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta anak. Langkah tersebut tidak hanya dijalankan melalui program teknis, tetapi juga sudah mendapat dukungan alokasi anggaran lintas dinas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Bambang Noertjhajo, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran telah diintegrasikan dalam sejumlah program dinas terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
“Anggaran yang disusun sudah bisa digunakan untuk berbagai program penanganan sesuai mandat, termasuk yang diusulkan DP3AP2KB,” kata Bambang, Jumat (22/8/2025).
Bambang menambahkan, upaya perlindungan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dinilai sangat penting. Sementara pemerintah berperan menyediakan fasilitas, seperti rumah aman, konselor, kanal pengaduan, serta layanan pendukung lainnya.
“RT dan RW punya peran penting untuk melindungi lingkungannya. Pemerintah akan hadir melalui intervensi dan penguatan. Jadi ini kerja bersama agar tercipta masyarakat yang saling menjaga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak kini menjadi salah satu prioritas utama di forum komunikasi pimpinan daerah Kota Tangsel.
“Fokus kami jelas, dan peran masyarakat akan terus kita dorong untuk semakin kuat,” tegas Bambang.
