JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mendorong agar penerapan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha digital tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem bersama program bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah diuji coba dalam format digital.
Menurut Rini, langkah ini sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah yang menekankan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
“Kami sepenuhnya mendukung persiapan peluncuran kartu ini. Namun, penting untuk memastikan semua program terintegrasi dalam satu ekosistem layanan publik,” ujar Rini dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (26/9).
Ia menjelaskan, pembangunan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi strategi penting agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Dukungan DPI ini mencakup tiga elemen utama: Digital ID untuk autentikasi identitas, Data Exchange guna memperkuat keterhubungan lintas instansi, serta Digital Payment untuk menjamin transaksi yang aman dan efisien.
Rini menekankan, setiap langkah implementasi harus mengedepankan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem agar tercipta kepercayaan publik. “Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha harus menjadi bagian dari integrasi layanan pemerintah, bukan sekadar instrumen terpisah,” tegasnya.
Ia juga merinci lima strategi yang perlu diperhatikan:
- Fokus pada program lintas sektor.
- Desain integrasi top-down berbasis tata kelola digital.
- Penguatan DPI untuk menjamin transparansi.
- Konsistensi dalam keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
- Regulasi adaptif yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Saat ini, uji coba digitalisasi bansos tengah berlangsung melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nantinya, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha akan menjadi kelanjutan dari uji coba tersebut, khususnya dalam mempermudah dan mempercepat penyaluran bantuan.
“Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah memastikan bantuan tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi,” pungkas Rini.
