JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan tanggapan terkait peristiwa penjarahan yang menimpa rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Minggu (31/8).
Lewat unggahan di akun Instagram resminya pada Senin (1/9), Sri Mulyani yang akrab disapa Ani menyampaikan apresiasi atas doa, simpati, serta dukungan moral dari berbagai pihak setelah insiden tersebut.
“Saya berterima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral yang diberikan dalam menghadapi musibah ini,” tulisnya.
Ani menegaskan bahwa apa yang dialaminya merupakan bagian dari risiko jabatan sebagai pejabat publik. Ia memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa menerima atau sepakat dengan setiap kebijakan pemerintah.
“Membangun Indonesia bukanlah jalan mudah. Para pendiri bangsa pun melewati perjuangan yang penuh tantangan. Politik seharusnya menjadi wadah perjuangan bersama untuk tujuan mulia bangsa, dengan tetap menjunjung etika dan moralitas,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa setiap kebijakan negara tidak lahir dari kehendak pribadi, melainkan hasil proses bersama antara pemerintah, DPR, DPD, serta melibatkan masyarakat. Jika ada pihak yang keberatan, jalur hukum tersedia melalui Mahkamah Konstitusi.
“Bila ada penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang, mekanisme peradilan hingga Mahkamah Agung bisa ditempuh. Itulah sistem demokrasi yang harus dijaga dengan cara beradab, bukan melalui kekerasan, intimidasi, atau anarki,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas negara dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta menjauhi praktik korupsi. Menurutnya, jabatan yang diembannya adalah sebuah kehormatan sekaligus amanah besar yang menuntut kebijaksanaan, empati, dan kemampuan mendengar aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut, Ani menyebut kritik, masukan, bahkan cercaan yang datang dari publik akan dijadikan bahan perbaikan, baik bagi dirinya maupun bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun kebijakan.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat, mulai dari netizen, akademisi, pelaku UMKM, koperasi, pengusaha, media, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terus memberi kritik, sindiran, bahkan makian. Semua itu menjadi bagian penting dari proses membangun bangsa,” ungkapnya.
Di akhir pesannya, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Demonstrasi diperbolehkan dalam demokrasi, namun tidak sepatutnya berujung pada tindakan perusakan, penjarahan, atau kekerasan.
“Mari kita bangun Indonesia bersama, bukan dengan membakar, menjarah, memfitnah, atau memecah belah. Kami menyadari masih banyak kekurangan, dan insyaAllah akan terus memperbaikinya,” tutupnya.
