JurnalPatroliNews – Jakarta, – Isu rencana pengunduran diri Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dari Kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, makin kencang berhembus.
Belum usai isu tersebut dibahas, Sri Mulyani dikabarkan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, membenarkan adanya pertemuan itu. Ia menganggap, keduanya rutin bertemu lantaran sama-sama merupakan Dewan Pengarah, di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Seakan mengiyakan, Hasto sedikit menjelaskan, bahwa pertemuan Megawati dan Menteri Keuangan tersebut, untuk membahas soal situasi Negara saat ini.
“Tentu saja juga berbicara tentang Bangsa dan Negara, berbicara tentang fiskal, itu merupakan hal penting,” jelas Hasto, di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (3/2/24).
Meski demikian, Hasto enggan mengomentari soal isu pengunduran diri Sri MulyaniI. Akan tetapi, dirinya menduga soal penggunaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Elektoral.
“Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan Nasional yang lebih besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bansos itu untuk rakyat, sebagai bentuk komitmen kerakyatan. Meski banyak ditemukan, tambah Hasto, Bansos saat ini sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon nomor urut 2.
Jelas ada pelanggaran berat. Hasto menilai, Bansos itu anggarannya dari Rakyat dan harus kembali pada rakyat secara tepat.
“Bahkan ada Bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat,” tegasnya.
Komentar