JurnalPatroliNews – Jakarta,- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.
“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi, karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” ujarnya, Kamis, 10 Maret 2022.
Kelangkaan minyak goreng awalnya dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng yang semakin mahal. Pemerintah lalu menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter. Namun usai ada kebijakan tersebut, stok minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran.
Kelangkaan ini membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu, menjadi panik. Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat masyarakat berebut ketika ada stok minyak goreng.
Puan menilai kejadian seperti ini cukup rawan dari berbagai sisi.
“Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ucapnya.
Kelangkaan minyak goreng pun dapat menyebabkan berbagai masalah lainnya. Misalnya menjamurnya oknum nakal, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air. Banyak juga oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal.
Semestinya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter. Penyebab kelangkaan minyak goreng disebut karena masalah distribusi. Selain itu juga akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri.
“Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” tutur Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun meminta penegak hukum mengusut para oknum nakal yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka.
Puan juga meminta Pemerintah tegas menindak pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.
“Tindak juga para spekulan yang menimbun dan mempermaikan harga minyak goreng. Pihak-pihak yang memainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal,” ujarnya.
DPR RI, Puan melanjutkan, terus melakukan pengawasan mengenai persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai ini. Ia sendiri kerap turun ke pasar-pasar untuk mengecek langsung stok dan harga minyak goreng.
Komentar