JurnalPatroliNews – Jakarta,- Memasuki babak baru Kementerian BUMN mensasar pengurangan saham pemerintah (dilusi) di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengurangan persentase saham negara itu untuk menyelamatkan utang emiten penerbangan pelat merah yang mencapai USD9,8 miliar atau setara Rp 39 triliun.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas pun meminta dukungan Komisi VI DPR, bila opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
“Kami mohon dukungan pendapat bapak/ibu sekalian, apabila ada pemegang saham baru apakah kita diperbolehkan untuk melakukan dilusi daripada kepemilikan pemerintah,” ujar Tiko meminta pendapat anggota Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11).
Tiko memberi sinyal, bila opsi dilusi ditempuh bahkan pemerintah kemungkinan besar tidak akan menjadi pemegang saham mayoritas lagi di maskapai penerbangan nasional ini.
“Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu sekalian,” katanya.
Komentar