Didin menyayangkan bahwa sejak 1998 tidak ditemukan adanya pemihakan ekonomi kepada ekonomi kerakyatan dan kaum terpinggirkan.
“Begitu pula tidak terbukanya akses kepada sumber daya finansial untuk perkembangan ekonomi kecil. Perencanaan kepada ekonomi kerakyatan dan kecil memang ada, tapi hanya sekadar formalitas belaka.” Ujarnya.
Malah kebijakan ekonomi saat ini jelas berpihak kepada elit, dengan pembangunan IKN, kereta cepat, jalan tol dan sebagainya yang tidak bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Pembicara lainnya, Adrian Wijanarko yang juga Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina menyoroti perilaku pejabat pajak dan bea cukai yang harusnya fokus melayani, terungkap oknumnya berperilaku korup dan memamerkan kekayaan dan kemewahan. Banyak praktik KKN yang terus menerus dilakukan dengan masif.
“Indek CPI (Corruption Perception Index) Indonesia turun dari 38 ke 34 sebuah titik cukup jauh menandakan tingkat perilaku korupsi yang semakin parah.” Tambahnya.
Indonesia juga masih berkutat pada masalah kemampuan dasar siswa sekolah dalam mata pelajaran matematika, science dan membaca yang tergolong amat rendah dalam ranking PISA, demikian juga angka stunting yang masih tertinggi di ASEAN, sektor pendidikan yang masih tertinggal dalam segi akses mendapatkan pendidikan.
Komentar