JurnalPatroliNews – Manado – Puluhan orang yang tergabung dari sejumlah ormas adat, ormas keagamaan dan para pegiat seni di Sulut yang mengatasnamakan Pejuang Penuntut Keadilan Masyarakat (PPKM), Kamis (19/8/2021) siang-sore tadi menduduki Gedung Cengkeh DPRD Sulut.
Kehadiran PPKM sendiri di DPRD Sulut dalam rangka menuntut keadilan masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Para penggelar aksi sendiri diterima anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan, Hilman Idrus, Nick Adicipta Lomban, Careig Naichel Runtu didampingi Asisten I Pemprov Sulut Edison Humiang, juru bicara Satgas Covid-19 Sulut Steaven Dandel dan perwakilan RSUD Kandou.
Sebagaimana dikatakan koordinasi aksi Alkindi Bilfaqih, saat ini keadaan sedang tidak baik-baik saja.
“Dampak dari PPKM ini sangat merongrong sendi-sendi masyarakat. PPKM saat ini tidak hanya soal kesehatan, tapi saat ini sudah memasuki sendi sosial. Kami tidak mempermasalahkan PPKM itu sendiri asal pemerintah bisa mensejahterahkan rakyatnya,” tegas Alkindi Bilfaqih.
Selain itu, sambung Bilfaqih, pihaknya mempertanyakan program vaksinasi yang seakan dipaksakan oleh pemerintah.
“Di negara yang merdeka seharusnya memerdekakan rakyatnya untuk memilih mau divaksin atau tidak. Bukan menjadikan surat vaksinasi sebagai suatu syarat. Kebijakan yang membuat rakyat jadi gila. Negara sedang tidak sehat,” ujarnya.
Senada, Jimmy Tindi yang merupakan bagian dari organisasi PPKM dalam kesempatan yang sama juga mempertanyakan kebijakan dalam dunia pendidikan yang tidak berpihak pada mahasiswa di tengah situasi pandemi.
“Di tengah kondisi ini saya tidak pernah mendengar ada perguruan tinggi yang menurunkan UKT untuk mahasiswa,” kata Jimmy Tindi.
Dilanjutkannya, dengan begitu banyaknya keluhan dari masyarakat itu, pemerintah provinsi harusnya hadir.
“Saya berfikir, jika tidak ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat, akan menggelar aksi yang lebih besar,” tuturnya.
Sementara itu, menyikapi poin-poin yang disampaikan penggelar aksi, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) memastikan akan menampung seluruh aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah daerah.
“DPRD Sulut telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan amanat konstitusi dengan baik sekalipun memang dalam setiap perspektif berbeda dalam menilai,” kata Melky Jakhin Pangemanan (MJP).
Terkait aspirasi program vaksinasi yang menjadi salah satu poin aksi mendapat tanggapan Hilman Idrus.
Kepada massa, Hilman Idrus menegaskan akan berkoordinasi dengan Pemkot Manadi agar pelayanan administrasi Kota Manado mengenai kartu vaksin sebagai syarat utama untuk ditinjau kembali.
“Hal itu sebagai bentuk kemudahan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” aku Idrus.
Dirinyapun berharap, dengan adanya komunikasi dari organisasi PPKM sebagai representasi rakyat bersama DPRD Sulut akan menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat.
(AnggawiryaMega)
Komentar