JurnalPatroliNews – Sangihe, – Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se-kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Rabu (7/2/24), menuai kontroversi. Hal ini, disebabkan jumlahnya yang Variatif.
Penelusuran media JurnalPatroliNews, awal mula terjadinya kericuhan, setelah beberapa peserta Bimtek merasa keberatan atas uang pengganti transportasi, yang diberikan panitia pelatihan sebesar Rp 50.000 per orang.
Ada dugaan, perbedaan uang transport bagi peserta Bimtek tersebut, ditengarai menjadi penyebab kegaduhan. Pasalnya, peserta Bimtek KPPS se-kecamatan Tahuna Barat, mendapat informasi yang berbeda terkait uang pengganti transportasi dengan peserta Bimtek Kecamatan lain.
Diinformasikan, KPPS Kecamatan Tahuna Barat, Tabukan Selatan, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah hanya mendapatkan uang pengganti Transportasi sebesar Rp.50.000 sedangkan Kecamatan Tabukan-Selatan Tenggara (Pintareng), Kecamatan Tamako dan Kelurahan Santiago sebesar Rp.100.000.
Perbedaan jumlah tersebut, disebabkan karena hari kerja yang berbeda. Kecamatan yang mendapatkan uang pengganti transportaasi Rp50.000, Bimtek hanya dilakukan selama satu hari. Sedangkan yang mendapatkan Rp100.000 dilakukan selama dua hari.
Alpianus Tempongbuka, Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepada wartawan media ini, menyebut, adanya perbedaan soal jumlah yang diterima peserta Bimtek, dengan alasan perbedaan waktu, sangat tidak mendasar.
“Perbedaan (uang transport) tersebut, sangatlah tidak mendasar, jika alasannya adalah hari kerja Bimtek, kita semua tau bahwa prosedural Bimtek bersifat sama,”ujar Alpian kepada media ini, Rabu (7/2/24).
“Jika alasan yang dicipta adalah soal kondisi teritori, hingga ada yang memakan waktu satuhari dan duahari, Kecamatan Tabukan-Selatan Tenggara juga memiliki teritori yang cukup rumit. Kecamatan Tahuna Barat dan Kelurahan Santiago, juga memiliki teritori yang sama. Lantas apa penyebab giat dilaksanakan selama duahari,” imbuhnya.
Ia juga mengkritisi alasan lainnya yang seakan dibuat-buat. Menurutnya, aturan tentang uang pengganti transportasi peserta Bimtek KPPS, memiliki kesamaan secara Nasional.
“Artinya tidak ada alasan mendasar akan pembedaan yang dicipta tersebut. Olehnya karena itu, perbedaan dengan dalil hari pelaksanaan bimtek sangatlah tidak rasional,” pungkasnya.
Komentar