JurnalPatroliNews – Jakarta, – Besaran Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos), tidak selalu menjadi patokan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Beberapa data menunjukan, Angka Kemiskinan baru bisa turun satu tahun setelah ada gejolak ekonomi atau harga.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran Perlinsos naik 8,4%, dari semula Rp 398,15 triliun pada 2013 menjadi Rp 431,51 triliun pada 2022. Sepanjang 1 Dekad tersebut, Anggaran Perlinsos terbesar, tercatat pada 2020 yakni Rp 497,97 triliun. Sementara, yang paling rendah adalah pada 2016 yakni sebesar Rp 215 triliun.
Besarnya Anggaran Perlinsos pada 2020, disebabkan tingginya kebutuhan untuk menekan dampak pandemi Covid-19. Anggaran Perlinsos itu tersebar di sejumlah Instansi, baik Kementerian/Lembaga (K/L) ataupun non-KL. Anggaran Perlinsos yang disalurkan K/L, paling banyak terserap untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), lalu disusul dengan Program Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar.
Anggaran untuk PBI itu sendiri, tercatat Rp 46,46 triliun pada 2022 atau sekitar 10,8% dari total. Anggaran untuk Program Kartu Sembako tercatat Rp 45,12 triliun. Sedangkan
Untuk non K/L, alokasi Anggaran terbesar adalah untuk Subsidi Rp 194,28 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 28 triliun.
Selain itu, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata angka kemiskinan pada 2012-2022 tercatat 10,48%. Angka kemiskinan terendah tercatat pada September 2019 yakni 9,22%, sementara angka tertinggi ada pada Maret 2012 yakni 11,96%.
Anggaran Perlinsos biasanya dinaikkan saat ada gejolak harga atau ekonomi, yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan. Seperti halnya yang terjadi pada 2014, 2020, dan 2022, dimana jumlah penduduk miskin meningkat, karena ada kenaikan harga BBM dan pandemi Covid-19.
Komentar