Hal Ini, lanjut Sri Mulyani, karena adanya oknum Pimpinan di Pemerintah Daerah, yang kadang membuat masyarakat miskin ‘jadi-jadian’. Maksudnya, keluarga penerima program perlinsos itu bukan termasuk golongan miskin, melainkan dibuat-buat supaya dapat manfaat dari program perlinsos.
“Ada masalah tata kelola, di mana Pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” ungkapnya.
Ia menyebut, hal ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia, yang menganut sistem Demokrasi bebas, selain itu, juga ada mekanisme Desentralisasi, supaya Pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.
Ia menambahkan, walaupun dari sisi anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat, seperti untuk pemberian bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta penerima kartu sembako, hingga 99 juta keluarga miskin yang dibayarkan BPJS Kesehatannya oleh Pemerintah.
“Ini tantangan kompleks, saat kita membicarakan Indonesia sebagai Negara kesatuan dan sistem Desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya, dan konsekeusianya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan, karena terjadi akibat realitas Politik dan sistemnya,” pungkasnya.
Komentar