Dinilai Cukup Berhasil Entaskan Kemiskinan, Bank Dunia Sarankan 3 Hal Ini Untuk Jokowi

JurnalPatroliNews – Jakarta, – Indonesia menjadi salah satu Negara yang dinilai oleh Bank Dunia, mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem terbesar. Krisis ekonomi pada 1997-1998, telah menyebabkan angka kemiskinan absolut tersebut melonjak ke level 63,16%.

Bank Dunia menyatakan, Indonesia secara praktis, dapat memenuhi tujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrim lebih cepat dari jadwal yang diharapkan pada 2024. Namun demikian, sejumlah kecil kemiskinan friksional yang ekstrim, kemungkinan besar akan tetap ada untuk beberapa waktu.

Bank Dunia melihat, strategi pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah, dinilai harus diperluas fokusnya agar mencakup juga rumah tangga miskin dan tidak begitu miskin. Sebab, Indonesia dengan Negara berpenghasilan menengah ke bawah, sejatinya menggunakan standar Paritas daya beli US$ 3,2 per kapita per hari.

Bank Dunia sendiri membeberkan, ada tiga cara yang bisa dilakukan Pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Pertama, memberikan bantuan sosial dan subsidi. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Dan ketiga, pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar.

Bank Dunia memperhatikan, kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan Investasi Infrastruktur yang tangguh, dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan.

“Sistem bantuan sosial yang lebih baik seperti itu, akan mengurangi dampak kejutan negatif pada rumah tangga dengan lebih baik, dan dengan demikian, akan mengurangi penggunaan strategi penanggulangan yang merusak, dan lebih mampu melakukan investasi jangka panjang dalam kegiatan produktivitas yang lebih tinggi,” ujar Bank Dunia.

Selain itu, Bank Dunia juga melihat, pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah yang tidak tepat.

“Subsidi energi yang mahal, muncul kembali, setelah adanya pengurangan sementara, tapi dengan manfaat yang terbatas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” tulis Bank Dunia, dalam laporannya bertajuk ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’.

Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, membeberkan, betapa sulitnya mengelola data masyarakat miskin di Daerah-daerah, untuk mengoptimalkan belanja Negara, dalam program perlindungan sosial.