JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan keinginannya untuk menghentikan impor garam, tetapi kenyataannya, angka impor garam Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 2023, impor garam mencapai US$ 135,3 juta atau sekitar 2,8 juta ton, dengan mayoritas berasal dari Australia sebesar US$ 106 juta.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), India berada di urutan kedua dengan nilai impor sebesar US$ 25 juta, diikuti oleh Selandia Baru dengan US$ 2,3 juta, Jerman dengan US$ 183 ribu, Thailand dengan US$ 196 ribu, dan negara lainnya sebesar US$ 724 ribu.
Data untuk tahun 2023 menunjukkan peningkatan nilai impor garam Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pada 2017, Indonesia mengimpor 2,5 juta ton garam senilai US$ 83 juta, yang sebagian besar berasal dari Australia, India, Selandia Baru, dan Thailand.
Pada tahun 2018, angka impor naik menjadi 2,8 juta ton dengan nilai US$ 90,5 juta, kemudian mengalami penurunan pada 2019 menjadi 2,5 juta ton dengan nilai US$ 95,5 juta. Meskipun demikian, pada tahun 2020 dan 2021, angkanya kembali meningkat menjadi masing-masing 2,6 juta ton dan 2,8 juta ton dengan nilai US$ 94,5 juta dan US$ 107,5 juta. Pada tahun 2022, angka impor garam Indonesia mencapai US$ 124 juta.
Presiden Joko Widodo sebenarnya telah meminta agar impor garam dihentikan pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang diterbitkan pada 27 Oktober 2022. Dengan regulasi ini, Jokowi berharap kebutuhan garam, baik untuk konsumsi maupun industri, dapat dipenuhi dari dalam negeri.
Meskipun demikian, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) berusaha menanggapi keinginan Presiden dengan terus meningkatkan produksi garam dalam negeri. Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Miftahul Huda, menyatakan bahwa produksi garam lokal rata-rata mencapai 1,5 – 2 juta ton per tahun dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Komentar