JurnalPatroliNews – Samarinda – Permasalahan kesenjangan gender khususnya yang terjadi di Kaltim dalam berbagai bidang antara lain, lingkungan, ekonomi, hukum, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya adalah topik yang menarik dalam kampanye politik. Oleh karena itu, calon legislatif perempuan memerlukan berbagai pengetahuan yang cukup, diantaranya terkait regulasi dalam berbagai tematik.
“Tidak kalah pentingnya adalah memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai subuah strategi pembangunanyang bertujuanuntuk mengurangi kesenjangan gender di Kaltim,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim pada kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi Kewengan Provinsi, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Kamis (18/8/2022).
Soraya menyebutkan, keterwakilan perempuan di legislatif pada DPRD Kaltim sebanyak 17 orang (30%) dari jumlah anggota legislatif sebesar 55 orang, namun kenyataannya rata-rata hanya 15,15% dari 55 orang jumlah anggota DPRD Kaltim.
“Sementara keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan di legislatif pada DPRD kabupaten/kota se Kaltim selama kurun waktu tiga periode mengalami fluktuatif, rata-rata hanya mencapai 16,42% dari total anggota DPRD kabupaten/kota,” imbuhnya.
Bila memperhatikan data kependudukan Kaltim pada semester I tahun 2022, total jumlah penduduk Kaltim adalah laki-laki 2.017.337 orang (52%) dan perempuan 1.874.512 orang (48%). Selisih antara laki-laki dan perempuan semestinya keterwakilan politik laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang.
“Namun disisi lain tidak semua perempuan mau menjatuhkan pilihan pada perempuan yang maju sebagai calon pemimpin,” ujarnya.
Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat terutama calon legislatif perempuan.Sehingga dapat mendorong terwujudnya Misi I Gubernur Kaltim yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
Kegiatan ini diikuti oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum Kementerian PPPA Dermawan, dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Komentar