JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun ini bisa lebih rendah dari yang telah dipatok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Sri Mulyani menyebut, potensi lebih rendahnya penyaluran subsidi dan kompensasi energi pada 2023 ini dikarenakan harga minyak yang lebih rendah dibandingkan asumsi makro yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2023.
Seperti diketahui, harga minyak mentah pada 2023 ini rata-rata di kisaran US$ 70-80 per barel, lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2023 sebesar US$ 90 per barel.
Meskipun, lanjutnya, nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar Amerika Serikat melemah menjadi Rp 15.000-an, dibandingkan asumsi dalam APBN 2023 sebesar Rp 14.800 per US$.
Dia menyebut, outlook subsidi dan kompensasi energi pada 2023 ini diperkirakan sebesar Rp 357 triliun, lebih rendah dari APBN 2023.
“Kalau kita lihat pada 2023 ini anggaran alokasi subsidinya cukup besar, namun mungkin outlook sampai akhir tahun tidak sebesar yang kita anggarkan karena harga minyak lebih rendah, meski kursnya sekarang rupiah terhadap dolar lebih tinggi dalam artinya dekati Rp 15 ribuan atau bahkan sudah di atas itu,” jelasnya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu (16/08/2023).
Perkiraan subsidi dan kompensasi energi, antara lain Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, hingga akhir tahun ini juga lebih rendah dari realisasi pada 2022 yang mencapai Rp 551,2 triliun.
Untuk Rancangan APBN 2024, subsidi dan kompensasi energi diusulkan turun menjadi Rp 329 triliun dari outlook tahun 2023 ini sebesar Rp 357 triliun.
Komentar