JurnalPatroliNwes – Jakarta – Sorotan tajam muncul dari gedung DPRD DKI Jakarta terkait kondisi memprihatinkan penghuni panti rehabilitasi sosial milik pemerintah provinsi, terutama bagi kalangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Di tengah anggaran daerah yang terbilang besar, sejumlah ODGJ justru terlihat hidup tanpa pakaian layak.
Dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi, Abdul Aziz, anggota dewan dari Fraksi PKS, mengungkapkan keprihatinannya secara langsung.
“Masih banyak ODGJ yang datang ke panti kita dalam kondisi setengah telanjang. Itu realitas di lapangan,” ujar Aziz, Rabu, 6 Agustus 2025.
Ia mempertanyakan efektivitas pengelolaan APBD DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, hal mendasar seperti pakaian seharusnya tidak menjadi masalah dalam sistem pelayanan sosial.
“Masa iya, dengan APBD sebesar itu, untuk beli pakaian saja tidak bisa?” sindirnya tajam.
Aziz menyampaikan bahwa kebutuhan sandang bukan sekadar formalitas, melainkan hak dasar manusia yang tak bisa diabaikan—apalagi bagi mereka yang sepenuhnya berada dalam tanggung jawab negara.
Lebih jauh, ia menantang pihak eksekutif untuk turun langsung dan melihat kondisi nyata di dalam panti. Menurutnya, banyak penghuni yang dibiarkan hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak.
“Ini bukan cuma soal baju, ini soal rasa kemanusiaan. Saya minta Pemprov jangan tutup mata,” tegasnya.
Politisi PKS itu juga menyerukan agar pendekatan pelayanan sosial di DKI Jakarta tak berhenti pada administratif, tetapi menyentuh aspek martabat manusia. Ia menuntut agar Pemprov mengambil langkah serius dalam memenuhi kebutuhan dasar para penghuni panti—mulai dari pakaian, kesehatan, hingga perlakuan yang manusiawi.
Dengan kritikan ini, DPRD berharap agar sistem perlindungan sosial bagi ODGJ di Jakarta segera dibenahi, bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai refleksi moralitas publik.
