JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk mengkaji secara detail manfaat dan skema pembiayaan pembangunan Proyek infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru membutuhkan jaminan keuangan negara.
Hal ini disampaikan Sultan menyusul langkah pemerintah melalui kementerian keuangan RI yang memberikan Jaminan atas pembangunan proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Pembangunan infrastruktur yang melibatkan badan usaha asing sebaik dikaji dan diatur dengan nota kesepakatan yang kuat. Kami menilai skema Penjaminan pembangunan proyek KCJB oleh negara adalah preseden buruk pola kerjasama konsorsium pembangunan infrastruktur yang tidak diawali dengan kajian yang cukup”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (20/09).
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menilai, skema pembiayaan infrastruktur dalam skala jumbo yang melibatkan badan usaha asing perlu dievaluasi dan dihentikan. Karena selain berpotensi akan terjadi Inefisiensi, proyek strategis seperti KCJB belum memenuhi asas kemanfaatan dan tidak menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
“Pemberian Jaminan pembiayaan oleh negara sepertinya lebih disebabkan oleh kekhawatiran proyek ini akan mangkrak dan tidak memenuhi target bisnis konsorsium. Agar tidak menggangu kinerja keuangannya, konsorsium tentu merasa PT KAI masih perlu disupport dengan APBN”, tegasnya.
