JurnalPatroliNews, Jakarta – Indonesia dipastikan resesi. Hal itu dapat dipastikan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ramalan terkini atas ekonomi RI ke depan.
“Kemenkeu yang tadinya melihat ekonomi kuartal III minus 1,1% hingga positif 0,2%, dan yang terbaru per September 2020 ini minus 2,9% sampai minus 1,0%. Negatif teritori pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal IV. Namun kita usahakan dekati nol,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita September, Selasa (22/9/2020).
Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak resesi tersebut kepada ekonomi masyarakat?
Menurut Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat penyaluran bantuan kepada lebih banyak penerima yang membutuhkan.
“Jika ada program yang terlambat disalurkan evaluasi kenapa bisa terjadi. Pertimbangkan memperluas penerima program social assistance seperti bansos, kartu prakerja ataupun subsidi gaji. Daya beli masyarakat yang terjaga penting di situasi resesi seperti sekarang,” ujar Yusuf kepada detikcom, Selasa (22/9/2020).
Hal lainnya, menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira adalah mengubah bahkan menghentikan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang total pencairannya terlalu kecil. Lalu, dialihkan kepada sektor yang lebih membutuhkan.
“Misalnya anggaran subsidi bunga yang cairnya baru 7,2% dengan pagu Rp 35,2 triliun digeser ke BLT untuk usaha mikro dan ultra mikro (UMKM). Masih banyak umkm yang belum mendapatkan bantuan tunai pemerintah,” imbuh Bhima.
Kemudian, konsep stimulus diminta jangan lagi berpaku pada perbankan disalurkan juga kepada koperasi untuk menjaring mereka-mereka yang belum tersentuh oleh bank.
“Dari awal stimulus pemerintah terlalu berharap banyak pada perbankan. Misalnya ada penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, bahkan menyalurkan bantuan produktif sektor UMKM pun lewat bank padahal jelas sebelum pandemi sektor UMKM masuk dalam kategori un-bankable alias tidak layak mendapat pinjaman bank,” tuturnya.
“Jadi konsep ini harus diubah, sektor riil yang harus diselamatkan dulu. Kalau mau bantu UMKM lewat koperasi bukan bank, itu jauh lebih efektif,” tambahnya.
“Koordinasi penanganan kita bermasalah, masak ada Menteri Maritim dan Investasi mengurus pandemi, ini serba ruwet. Akhirnya, masyarakat tetap takut untuk belanja di luar rumah, takut tertular COVID-19,” katanya. (rik/*)
Komentar