Sri Mulyani Dikecam Terkait Klaim ‘Mandeknya’ Anggaran Kemenhan Saat Pandemi!

JurnalPatroliNews – Jakarta – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menolak memberikan tanggapan terkait tuduhan menahan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencuat setelah debat ketiga calon presiden akhir pekan lalu. Mantan Direktur Bank Dunia ini hanya tersenyum dan terus berjalan menuju mobilnya setelah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (9/1/24).

Isu ini muncul ketika Ganjar Pranowo, Calon Presiden Nomor Urut 3, mempertanyakan kinerja Kementerian Pertahanan berdasarkan Minimum Essential Force (MEF) dalam debat tersebut. Prabowo, yang merespons pertanyaan tersebut, menyebutkan bahwa rencana kerjanya telah disusun sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, namun terkendala oleh pandemi yang memaksa refocusing anggaran kantornya.

Prabowo menyatakan bahwa banyak usulan anggaran untuk mendukung program pertahanan tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

“Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalah yang kita hadapi tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan Empat Tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid dua tahun, dimana terjadi refocusing,” ungkap Prabowo.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, juga memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Menurutnya, pada masa pandemi, diperlukan respons kebijakan yang baik untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa refocusing anggaran merupakan kebijakan yang didukung oleh DPR RI dan berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L).

Yustinus menambahkan bahwa setiap K/L memiliki tanggung jawab untuk menyusun prioritas ulang belanja dan menunda kegiatan yang dianggap dapat ditunda.

Pelaksanaan refocusing anggaran dilakukan oleh masing-masing K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda. Selanjutnya, anggaran yang diblokir dapat dilepaskan (relaksasi) sesuai dengan prioritas dan kondisi anggaran.

“Pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR. Kita bersyukur berkat kerjasama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat,” papar Yustinus melalui akun media sosialnya.

Komentar