JurnalPatroliNews – Jakarta – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengakui bahwa fokus kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat menengah di dalam negeri masih belum mencapai tingkat optimal.
Pada seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, Jumat (22/12), Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mengkalibrasi kebijakan guna lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat kelas menengah.
“Persoalan middle class ini sesuatu yang memang perlu untuk terus dikalibrasi kebijakan-kebijakannya,” kata Sri Mulyani dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, Jumat (22/12/23).
Menurutnya, hingga saat ini, pemerintah lebih fokus dalam menangani perekonomian masyarakat miskin atau tidak mampu, yang termasuk dalam 20 persen kelas terbawah, dengan memberikan berbagai bantuan sosial.
Kelas menengah, sementara itu, belum menjadi fokus kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dinilai memiliki jangkauan yang cukup besar.
“Kalau kita bicara persentil 3 sampai 7 itu variasi dari behaviornya beda-beda, dan daya belinya juga beda-beda,” jelasnya.
Meskipun demikian, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki peluang untuk melakukan langkah-langkah konstruktif bagi kelas menengah. Salah satu caranya adalah dengan memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dan memiliki kualitas yang baik.
Contohnya, pemerintah dapat menyediakan layanan pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, air bersih, listrik, dan internet yang berkualitas tinggi.
“Itu menjadi kebutuhan middle class, mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang besar juga, makanya itu harus tersedia dan terjangkau dan mereka mulai tuntut kualitas,” sambungnya.
Komentar