JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertekad untuk mengurangi biaya logistik nasional dari 14,29% pada tahun 2022 menjadi 8% pada tahun 2045. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan pada hari Kamis (22/2/24).
Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, sangat memerlukan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik. Efisiensi ini menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
“Tahun lalu bersama Menteri Bappenas dan Kepala BPS telah meluncurkan biaya logistik nasional, yang angkanya di tahun 2022 sebesar 14,29%. Kemudian kita mendorong agar sepuluh tahun ke depan bisa mendekati single digit dan di 2045 targetnya adalah 8%,” ungkap Airlangga.
Oleh sebab itu, Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja logistik melalui berbagai kebijakan, termasuk implementasi Ekosistem Logistik Nasional (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Sementara itu, progres rencana aksi NLE hingga 31 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, telah berjalan lancar. NLE telah membantu proses logistik nasional melalui layanan SSm, SP2 online, dan DO online.
“Kemudian sesuai dengan Inpres 5 tahun 2020, Kementerian Perdagangan salah satu tugasnya ada integrasi pelaporan perdagangan antar pulau melalui sistem INSW. Saat ini Kementerian Perdagangan juga sedang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 yang tentu akan mengakomodasi perbaikan yang pro bisnis dan diharapkan ini bisa meningkatkan efisiensi kita,” papar Airlangga.
Airlangga menekankan perlunya penguatan penataan logistik nasional untuk mencapai target efisiensi dan penurunan biaya logistik nasional pada tahun 2045, dengan melalui penguatan NLE, digitalisasi logistik di luar pelabuhan, standarisasi layanan logistik, dan penguatan infrastruktur dan konektivitas.
“Perbaikan sistem logistik ini juga Indonesia sedang memperhatikan untuk bergabung dan mempelajari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memperluas fokus pasar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah,” tandas Airlangga.
Komentar