Jurnalpatrolinews – Jakarta : Mantan penjajah Indonesia, Belanda, telah menjadi negara internasional ke-83 yang meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan masuk ke Papua Barat.
Menyusul pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen dari tujuh partai politik Belanda, Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok mengatakan pekan ini bahwa , “penting untuk dikunjungi” oleh Komisaris Tinggi “secepat mungkin”, lapor United Liberation Movement for West. Papua (ULMWP) .
Menteri Blok juga mencatat bahwa pemerintah Belanda mengetahui sejumlah besar organisasi yang menentang pembaruan ketentuan “Otonomi Khusus” Indonesia di Papua Barat.
Sebuah petisi yang ditandatangani oleh lebih dari setengah juta orang masih diedarkan di dalam negeri.
Pertanyaan parlemen dan pernyataan pemerintah menyusul dengar pendapat Komite Urusan Luar Negeri Belanda pada November 2020, di mana anggota ULMWP – termasuk Presiden Sementara Benny Wenda – berbicara kepada anggota parlemen Belanda .
Delapan belas negara bagian di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) meminta Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke Papua Barat pada Agustus 2019.
Lebih dari 79 negara di Organisasi Kelompok Negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) menggemakan seruan pada Desember 2019, dan November lalu pemerintah Inggris menambahkan suaranya .
Dengan 83 negara sekarang meminta Indonesia untuk memberikan akses PBB, tekanan terhadap Jakarta menjadi semakin besar.
Kantor Komisaris Tinggi mengatakan bahwa pihaknya masih bertujuan untuk mengamankan akses ke Papua Barat, tetapi negara Indonesia dihadang oleh hambatan.
Pada 30 November, kantor Komisaris Tinggi mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat pada bulan Desember, berjanji untuk merebut kembali negara dan merebut kembali kedaulatan Papua. Pemerintah sementara memimpin upaya internasional untuk mengamankan kunjungan penting PBB ke Papua Barat, dan akan terus meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia. (Aspac Report)
Komentar