JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan adanya 13,8 juta bidang tanah bersertifikat yang belum terpetakan dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Luasan ini setara dengan 6,8 juta hektare (Ha), dan menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani pemerintah.
“Ini adalah fakta hari ini sekaligus beban yang diwariskan dari masa lalu. Hingga saat ini, terdapat 13,8 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terpetakan dalam sistem komputerisasi kantor pertanahan,” ujar Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (16/12/2024).
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam administrasi pertanahan yang berpotensi menghambat berbagai program pembangunan, termasuk tata ruang dan perencanaan wilayah. Menurut Nusron, ketidakakuratan data tanah ini juga dapat menimbulkan persoalan hukum, sengketa agraria, serta mempersulit pengambilan keputusan berbasis data.
“Tanah-tanah ini sudah terdaftar dan memiliki sertifikat, tetapi tidak memiliki koordinat pasti yang terintegrasi ke dalam sistem. Hal ini tentu menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern dan transparan,” tambah Nusron.
Sebagai langkah penanganan, Nusron menyebut bahwa pemerintah akan mempercepat digitalisasi dan integrasi data tanah ke dalam KKP. Salah satu program prioritas adalah mempercepat pemetaan tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditargetkan rampung dalam waktu beberapa tahun ke depan.
“Digitalisasi menjadi solusi utama. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kami dapat mengelola tanah dengan lebih baik dan menghindari tumpang tindih sertifikat yang selama ini sering terjadi,” tegasnya.
Nusron juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, untuk mempercepat penyelesaian persoalan ini. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis tata ruang yang lebih baik.
Komentar