JurnalPatroliNews – Jakarta – Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International Studies/CSIS) menyoroti proyek hilirisasi nikel yang menjadi kebanggaan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Meski berhasil meningkatkan investasi dan ekspor produk turunan nikel secara signifikan, dampaknya terhadap masyarakat bawah dinilai masih sangat kecil.
Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Indonesia, Deni Friawan, dalam diskusi publik di Jakarta pada Jumat (29/11/2024), menjelaskan bahwa manfaat kebijakan ini belum dirasakan secara merata. “Kebijakan hilirisasi nikel memang mampu meningkatkan investasi dan ekspor secara dramatis, tetapi dampaknya masih terbatas pada masyarakat luas, terutama lapisan bawah,” ungkap Deni.
Ia mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan manfaat hilirisasi nikel belum optimal:
Tahap Awal Hilirisasi
Hilirisasi baru memasuki tahap awal, sehingga dampak ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Ekspor ke China
Sebagian besar produk turunan nikel langsung diekspor ke China tanpa melalui proses pengolahan lanjutan di dalam negeri yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Padat Modal
Industri mineral logam merupakan sektor padat modal, sehingga hanya sedikit tenaga kerja lokal yang terserap.
Kebijakan Pajak
Adanya insentif seperti tax holiday dan tax exemption menyebabkan sebagian besar keuntungan sektor ini direpatriasi ke luar negeri, sehingga manfaat finansial di dalam negeri terbatas.
Deni juga menyoroti dampak negatif proyek ini terhadap lingkungan dan sosial. Menurutnya, dalam upaya mempercepat pembangunan, aspek lingkungan kerap diabaikan. “Sering kali, analisis dampak lingkungan (Amdal) baru diselesaikan setelah proyek dimulai, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hilirisasi ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, tidak hanya oleh segelintir pihak. “Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan proyek ini dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, serta memastikan keuntungan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” tutup Deni.
Komentar