Justiani juga sepakat dengan kajian LAN yang menyarankan pengurangan jumlah kementerian menjadi maksimal 15 dengan cara menggabungkan beberapa kementerian. Hal ini bertujuan agar program-program pemerintah menjadi lebih holistik dan tidak tumpang tindih.
“Teknologi bisa memaksa perubahan pola pikir dari model pemerintahan yang birokratis dan terpusat, menjadi lebih desentralistik dan fokus pada pelayanan publik. Ini sangat penting bagi negara demokrasi, di mana akses masyarakat terhadap layanan publik harus lebih mudah dan dialogis,” lanjutnya.
Ia juga membandingkan transformasi ini dengan fenomena pusat perbelanjaan yang beralih menjadi pusat hiburan setelah tergeser oleh toko online. “Demikian juga dengan NKRI, yang bisa saja punah jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.” tegasnya.
Lebih lanjut, Justiani mengusulkan pengembangan platform berbasis desa, seperti yang ia sebut sebagai “RepublikNuswantaraRaya-5.0,” yang dapat mengelola sekitar 90.000 desa di Indonesia. Menurutnya, peran kabupaten dan provinsi menjadi kurang relevan, kecuali di kota-kota besar yang sudah terjebak dalam kompleksitas modernisasi.
“Koordinasi antarwilayah harus lebih profesional dan berdasarkan kebutuhan spasial, bukan lagi ditentukan oleh politik,” pungkas Justiani Direktur Eksekutif Gerakan Muliakan Orang Indonesia (GeMOI).
