JurnalPatroliNews – Jakarta, – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, IMF pun tak segan untuk meminta Pemerintah Indonesia menghapus kebijakan yang telah digembar-gemborkannya itu.
Adapun kebijakan Presiden Jokowi yang dikritik dan diminta dihapus oleh IMF tersebut terkait larangan ekspor mineral mentah demi mendorong hilirisasi mineral di Tanah Air.
Kendati demikian, di tengah gempuran dari lembaga internasional tersebut, negara tetangga RI justru memuji program hilirisasi Presiden Jokowi ini.
Dua negara tetangga RI, yakni Australia dan Papua Nugini, tak segan memberikan pujian dan menyatakan dukungannya untuk program hilirisasi Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyebut, Australia mendukung Indonesia dan melihat bahwa program hilirisasi di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju.
“Mereka melihat malah Indonesia dengan adanya downstreaming ini bisa maju, dengan leadership Presiden Jokowi Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi. Pekerjaan holistik terintegrasi dan itu dinyatakan PM Australia (Anthony Albanese) kemarin,” ungkap Luhut dalam Economic Update 2023, dikutip Senin (10/7/2023).
Bahkan, lanjut Luhut, PM Australia menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia melalui ikut berinvestasi membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik (EV).
Dengan demikian, nantinya Australia tidak hanya menjual 60 ribu ton lithium ke Indonesia, namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia.
“Kita kan sudah impor 60 ribu ton lithium dan kita smelting di Morowali akan mulai saya kira awal tahun depan proses smelternya. Kemarin ke sana kita minta lagi bisa gak 60 ribu lagi tapi kalian ikut partisipasi, ada equity juga,” kata Luhut.
Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang akan terbangun merupakan milik Indonesia-Australia. Sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok.
“Itu disetujui Perdana Menterinya karena saya juga menyampaikan dalam bilateral diminta Presiden dan sampaikan itu,” kata dia.
Tak hanya Australia, negara tetangga RI lainnya, yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa.
Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu.
Bahkan, negara tetangga RI ini tak segan untuk mengajak kerja sama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini.
“Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden (Jokowi), tapi yang menarik mereka langsung bicara hilirisasi. Indonesia begitu maju, bisa gak kita kerja sama,” ucapnya.
Selain itu, Luhut juga mengungkapkan adanya potensi kerja sama berupa ekspor listrik dari Indonesia ke Papua Nugini. Hal tersebut setidaknya bisa mengurangi beban Indonesia yang selama ini kelebihan pasokan listrik.
“Sebelumnya saya brief Presiden pak mereka listrik harganya 37 sen per kWh padahal di kita 6-9 sen per kWh memang ada yang tinggi. Saya bilang itu tawarin saja Pak untuk mereka dapat listrik dari kita atau kita bangun atau kerja sama,” ujar Luhut.
Oleh sebab itu, Indonesia dan Papua Nugini akhirnya sepakat untuk membuat task force Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.
Komentar