JurnalPatroliNews – Jakarta – Forum Abu Dhabi Sustainability Week di Uni Emirat Arab menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan global di bidang keberlanjutan, energi, dan isu perubahan iklim.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno turut hadir mendampingi Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Al Mazroui.
Dalam pertemuan itu, Suhail menyampaikan perkembangan positif proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata yang dikembangkan oleh Masdar. Proyek tersebut dinilai berjalan sesuai rencana dan kini menjadi acuan utama Masdar dalam mengembangkan investasi energi terbarukan di Indonesia.
Suhail mengungkapkan, keberhasilan proyek Cirata mendorong rencana perluasan pengembangan energi bersih ke kawasan sekitar Cirata serta Waduk Jatigede. Ia berharap kemitraan strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di sektor energi terbarukan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara.
Menanggapi hal tersebut, Eddy Soeparno menyatakan apresiasinya atas komitmen UEA yang terus memperluas investasi di sektor energi hijau di Tanah Air. Menurutnya, langkah ini selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan porsi energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau bahkan lebih cepat.
Eddy juga menuturkan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan dengan Masdar guna memperlancar proses perizinan, administrasi, serta aspek teknis terkait rencana ekspansi investasi energi terbarukan di Indonesia.
Selain itu, sebagai pimpinan MPR RI, Eddy menegaskan komitmennya untuk mendorong penyusunan regulasi yang lebih ramah investasi, khususnya di sektor energi bersih dan keberlanjutan. Saat ini, sejumlah regulasi strategis tengah memasuki tahap akhir pembahasan, di antaranya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET), RUU Kelistrikan, serta revisi Undang-Undang Migas.
Tak hanya itu, Eddy juga secara pribadi mendorong percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai langkah konkret mitigasi dan adaptasi nasional dalam menghadapi dampak krisis iklim global.
