Dalam pernyataan, Sofyan menjelaskan Kementerian ATR/BPN merupakan organisasi yang sangat besar. Ia tak memungkiri jika ada dari pegawainya yang tak punya iman kuat yang imannya tidak kuat dan ingin cepat kaya, sehingga bekerja sama dengan mafia tanah.
Dari uraian tersebut, Sofyan Djalil atas kinerja Kementriannya agaknya lebih berasa sebagai basa basi pemanis mulut semata ketimbang memperbaiki kinerjanya. Seperti contoh pada kasus kasus HGB yang seharusnya Sofyan telah berhasil menyelesaikannya, seperti kasus yang mendera Ani Sri Cahyani warkahnya hilang di Kantor BPN Tangerang, lau Kasus Robert Sujasmin SHM nya hilang di Kantah DKI Utara, dan kasus PTSL Warga Mauk Teluk Naga, usulan Warga ke kantor BPN Tangerang kenapa terbit atas nama 3 pelaku Mafia, Koq jadi aneh ?
Selain itu yang belum dijelaskan Sofyan Djalil adalah Kelembagaan Birokrasi Pertanahan, BUMN dan Kehutanan dalam bekerja sesuai misi visi Presiden Jokowi yang Pro Rakyat di bidang Agraria, yang malah menyebabkan suburnya praktek-praktek mafia tanah, seperti pemalsuan kuasa pengurusan hak konversi tanah, menunda-nunda SK Pelepasan menteri BUMN terhadap ex HGU perkebunan, tidak menjalankan Keputusan MA no 121 PK/2020 tentang keterbukaan informasi dll ucap Beathor Suryadi kepada Jurnal Patroli News, Senin (8/11).
Dipertanyakannya, Nah, mengapa ini tidak disampaikan oleh Menteri Sofyan? Karena menteri Sofyan bisa jadi lebih ingin melindungi pengusaha mafia tanah ketimbang melindungi bawahannya. Patut diduga bahwa ada kesan Menteri Sofyan juga tidak paham kinerja anak buah di kantornya, dan akibat ketidak pahamannya tersebut berakibat merepotkan instansi dan lembaga lain.
Komentar