JurnalPatroliNews – Jakarta,- Pengelolaan yang baik atas potensi sumber daya alam dapat menjadi pendapatan negara, salah satunya melalui investasi hijau atau perdagangan karbon, yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo dalam acara Dialog Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Dalam acara tersebut, Hashim mengungkapkan tiga potensi pemasukan negara yang bisa dimaksimalkan. Pertama, penertiban para pengemplang pajak dengan potensi perolehan hingga Rp 200 triliun. Kedua, perdagangan karbon yang melibatkan hutan, mangrove, dan gambut dengan potensi pendapatan sekitar Rp 93 triliun. Ketiga, potensi perolehan dari transaksi internet atau ekonomi digital yang juga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara sekitar Rp 300 triliun per tahun.
Dr. Ir. Justiani. M.Sc., Direktur Eksekutif Gerakan Muliakan Orang Indonesia (GeMOI), menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar global, berkat luasnya wilayah hutan dan lautan yang dimiliki. Perdagangan karbon ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung upaya banyak negara untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.
“Pernyataan Hashim sangat optimis, namun mengundang tanda tanya dari banyak pihak. Dari ketiga potensi perolehan ini, mengapa selama ini tidak dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati? Mengapa baru sekarang akan dikerjakan?” ujar Justiani, pengamat politik, ketika ditanya JurnalPatroliNews, Minggu (26/10/24).
Justiani menerangkan lebih teknis dalam mengelaborasi pernyataan Hashim tentang menemukan sumber dana tambahan untuk anggaran negara dalam membiayai berbagai belanja negara. Namun, pemerintah harus fokus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan masyarakat yang sejahtera.
Pertama, Menkeu sudah ditugasi untuk segera menerapkan sistem perpajakan berbasis telematika sehingga tidak ada lagi permainan kongkalikong antara petugas dengan pengusaha.
Komentar