JurnalPatroliNews – Jakarta,– Fahri Hamzah memprediksi akan ada balasan terhadap Moeldoko yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut dia, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak akan tinggal diam. Mereka bakal melakukan serangan balik terhadap elite-elite yang terlibat dalam KLB Sibolangit, tak terkecuali Moeldoko.
Menurut Fahri Hamzah, bisa jadi Partai Demokrat pimpinan AHY akan balik melakukan kudeta.
“Kudeta biasanya berakhir kudeta,” tulis Fahri Hamzah yang dia tulis di akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah dikutip rekan media, Senin (08/03/2021).
Cuitan tersebut mengisyaratkan pendapat Fahri Hamzah yang menilai jika akan datang serangan balik yang akan dilakukan Partai Demokrat AHY. Meski demikian pandangan tersebut merupakan analisa dan perkiraan yang belum bisa terbukti.
Fahri Hamzah dalam unggahan lainnya, juga menjelaskan Kudeta Demokrat yang telah terjadi bisa menjadi bahan evaluasi bagi partai politik lain terkait perannya.
Wakil Ketua Partai Gelora ini menilai jika setiap partai politik hanya sibuk dengan internal maka akan muncul kritikan dari rakyat.
“Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan. Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, ‘kami diurus siapa?’,” lanjut Fahri Hamzah.
AHY Sambangi Kemenkumham
Diketahui juga, Agus Harimurti Yudhoyono hari ini (senin 8/3)bersama rombongan kader Partai Demokrat saat menyambangi Kemenkumham. diminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD.
“Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan,” kata AHY di Kantor Kemenkumham dikutip dari Antara, Senin (8/3/2021).
Dalam kesempatan itu, AHY didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap pimpinan DPD termasuk anggota DPR RI Komisi III.
Kedatangan AHY ke Kemenkumham juga didampingi oleh 34 Ketua DPD yang mewakili seluruh ketua DPD dan para kader partai berlambang mercy di wilayah Indonesia.
“Mereka adalah para pemilik suara yang sah,” tegas dia.
AHY menilai kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Kami menyebut sebagai kegiatan yang ilegal, inkonstitusional dan KLB abal-abal,” ujarnya.
Lebih lanjut, AHY juga mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan berkas yang lengkap guna memastikan KLB Demokrat di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai. Para peserta yang hadir dinilainya bukan pemegang suara sah dan hanya dipakaikan jaket dan jas partai saja.
“Jadi seolah-olah mereka mewakili pemilik suara yang sah,” ucap AHY yang juga pernah ikut bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut.
AHY juga mengatakan proses pengambilan keputusan juga tidak sah. Sebab, tidak memenuhi kuorum, tidak ada unsur DPP. Seharusnya, sesuai AD/ART. KLB bisa diselenggarakan jika disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga Ketua DPD.
“Nyatanya 34 Ketua DPD ada di sini semua,” sebutnya.
Kemudian pelaksanaan KLB minimal sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Ketua DPC se-Indonesia. Namun, lagi-lagi nyatanya para Ketua DPC tidak mengikuti KLB tersebut.
Terakhir, KLB harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Faktanya, sama sekali tidak ada permintaan apalagi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai.
“Semua ini menggugurkan semua klaim, semua hasil dan produk yang mereka hasilkan pada KLB tersebut,” terang putra sulung SBY itu.
(*/lk)
Komentar