JurnalPatroliNews – Jakarta – Wacana perombakan kabinet kembali mengemuka secara tiba-tiba dan langsung menyedot perhatian publik serta elite politik. Isu tersebut menuai beragam tanggapan, terutama dari partai-partai pendukung pemerintah, meski umumnya masih disampaikan dalam nada normatif.
Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam pemerintahan. Menurutnya, munculnya isu tersebut memang terasa mendadak, namun bukan sesuatu yang berada di luar kelaziman politik nasional.
“Wacana reshuffle ini tiba-tiba muncul dan responsnya cukup besar, khususnya dari partai koalisi. Namun, sebagian besar tanggapannya masih bersifat normatif,” ujar Adi melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu, 28 Januari 2026.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengidentifikasi setidaknya dua faktor yang memperkuat spekulasi perombakan kabinet. Pertama, adanya sejumlah menteri yang belakangan melakukan kunjungan ke Solo. Kedua, meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja beberapa kementerian, terutama terkait penanganan bencana alam di wilayah Sumatera.
Adi menilai, apabila isu reshuffle kembali menguat, hal tersebut sejatinya merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar. Pergantian menteri, kata dia, adalah langkah yang lazim dilakukan untuk menjaga efektivitas kerja kabinet.
“Reshuffle adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam pemerintahan. Terutama untuk mengganti para pembantu presiden yang kinerjanya tidak sesuai harapan, menimbulkan polemik, atau mengeluarkan kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga berpandangan bahwa momentum ini dapat dimanfaatkan Presiden untuk menyegarkan komposisi kabinet dengan figur-figur baru yang memiliki etos kerja tinggi dan fokus pada pelayanan publik.
Menurut Adi, memasuki tahun kedua masa pemerintahan, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri sudah semestinya dilakukan.
“Ini adalah fase yang tepat bagi Presiden untuk melakukan penilaian total terhadap para pembantunya,” katanya.
Adi berharap, jika perombakan kabinet benar-benar direalisasikan, langkah tersebut mampu menjadi titik awal peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan.
“Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia unggul yang siap mengabdi. Jika reshuffle dilakukan, semoga menjadi momentum untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
