JurnalPatroliNews – Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mempertanyakan ketulusan pemerintah memberikan anugerah Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo. Menurut mantan Sekjen Prodem ini, penghargaan tersebut terasa aneh sebab waktunya tidak pas.
“Jika pemerintah tulus untuk pemberian Bintang Mahaputera mestinya bisa diberikan di tahun 2018 atau 2019, mengapa sekarang? ketika GN dan KAMI sedang beroposisi dengan pemerintahan dan kebetulan juga beberapa pimpinan KAMI masih ditahan Polisi,” kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/11).
Meski tidak hadir dalam penganugerahan Bintang Mahaputera namun GN tidak menolak pemberian gelar itu, kata Satyo bisa ditafsirkan “gagalnya deal” istana dengan Gatot Nurmantyo terkait status hukum beberapa pimpinan KAMI yang masih ditahan oleh Polri.
“Mungkin saja bagi GN penghormatan dan penghargaan sesungguhnya akan diberikan oleh masyarakat yang mampu menilai dari peristiwa dan upaya perjuangan kritis KAMI kepada pemerintah,” tandasnya.
(rmol)
Komentar