JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya yang dipasarkan dengan berbagai merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Premisum Setra Ramos, ternyata tidak memenuhi standar mutu beras premium yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, usai melakukan pengujian sampel beras di lima laboratorium berbeda. Tak hanya kualitasnya yang di bawah standar, harga beras tersebut juga ditemukan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur pemerintah.
“Kondisi ini jelas merugikan konsumen dan mencederai keadilan dalam distribusi pangan,” kata Arief dalam pernyataan resminya, Kamis (17/7). Ia juga mempersilakan pihak Food Station untuk meminta salinan hasil uji laboratorium kepada Satgas Pangan Mabes Polri yang kini tengah menyelidiki temuan tersebut.
Arief mengingatkan Food Station agar segera memperbaiki kualitas produk ketimbang sibuk membantah melalui media. Ia berharap perusahaan memperbaiki mutu dan memastikan harga yang adil bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkap adanya indikasi beras oplosan di pasaran. Dari hasil inspeksi mendadak bersama Satgas Pangan, ditemukan sekitar 212 merek beras yang dicurigai hasil campuran antara beras kualitas medium dengan premium.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktik curang tersebut. “Jangan permainkan rakyat dengan menjual beras oplosan seharga premium. Ini soal moral, bukan cuma ekonomi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini stok dan produksi beras nasional dalam kondisi aman. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai hampir 25 juta ton, naik 14 persen dibanding tahun lalu.
“Stok melimpah, jadi tidak ada alasan menaikkan harga seenaknya atau memanipulasi kualitas. Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat,” kata Amran.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menanggapi isu dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang disalurkan BUMD Food Station. Rano menegaskan pihaknya akan bersikap transparan dan tidak akan ragu menindak jika ada pelanggaran.
“Kalau memang ada yang salah, ya harus ditindak, nggak ada urusan,” ujar Rano di Jakarta, Selasa (15/7). Ia mengaku sudah menerima klarifikasi dari Food Station yang membantah tudingan beras subsidi dioplos, namun tetap memastikan masalah ini akan diselidiki secara objektif.
