Penuhi Kebutuhan 2.280 Ton Beras, Pemerintah Siapkan Program Beras Haji Nusantara di Tanah Suci

JurnalPatroliNews – Jakarta -Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi memperkenalkan program Beras Haji Nusantara sebagai strategi pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M.

Inisiatif ini tidak hanya dirancang untuk menjamin kualitas asupan pangan bagi ratusan ribu jemaah, tetapi juga sebagai upaya memberdayakan produk unggulan pertanian dalam negeri di kancah internasional.

Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan jemaah tetap dapat merasakan cita rasa tanah air meskipun sedang menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Berdasarkan data kementerian, total kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah reguler dan petugas mencapai 2.280 ton. Jumlah tersebut dihitung secara detail berdasarkan frekuensi makan jemaah yang meliputi 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, serta 6 kali di wilayah Armuzna.

Menhaj menegaskan bahwa spesifikasi beras yang digunakan harus masuk kategori premium, berjenis long grain, dengan tingkat pecahan maksimal sebesar lima persen demi menjaga standar kualitas layanan konsumsi.

Selama ini, dapur-dapur penyedia layanan di Arab Saudi cenderung menggunakan beras dari negara lain dengan harga pasar sekitar 150 SAR per 40 Kg atau setara Rp 16.824 per kilogram.

Dengan adanya program Beras Haji Nusantara, pemerintah menargetkan efisiensi biaya sehingga harga beras saat sampai di dapur penyedia layanan bisa menyentuh angka Rp 16.000 per kilogram.

Langkah ini juga diiringi dengan standardisasi porsi, di mana jemaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram setiap kali makan, lengkap dengan lauk pauk, sayuran, dan air mineral.

Gus Irfan menyatakan akan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) lintas kementerian untuk mematangkan operasionalisasi program ini.

Selain itu, kementerian akan mewajibkan seluruh dapur penyedia layanan di Arab Saudi untuk menggunakan beras Indonesia melalui penugasan resmi dari Kantor Urusan Haji.

Koordinasi lebih lanjut dengan Kemenko Pangan juga akan dilakukan guna membahas mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah serta pengajuan anggaran belanja tambahan demi menyukseskan visi kemandirian pangan dalam penyelenggaraan haji.